Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meminta penyelenggara pemilu mendorong terciptanya situasi kondusif jelang pemungutan suara. Ia menegaskan, seluruh penyelenggara pemilu termasuk Pemprov DKI, harus menaati peraturan dan perundang-undangan dalam menjalankan setiap tahapan. Dengan demikian, segala potensi penyimpangan dalam penyelenggaran pesta demokrasi dapat diantisipasi sedini mungkin.
“Semua pihak termasuk Pemda DKI harus tegak lurus dengan peraturan yang ada. Jadi semua potensi yang dianggap penyelewengan terhadap peraturan penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan tindakan sedini mungkin,” ujar Rio di Jakarta, Minggu (21/1).
Ia mengatakan sosialisasi secara aktif wajib dilakukan sebagai langkah protektif mengatisipasi isu yang bisa meresahkan masyarakat, seperti isu SARA dan isu yang bersifat kelompok. Penyelenggara pemilu diharapkan menjalankan aturan secara tegas.
Baca juga: Demam Pemilu, di Photomatics, Anda Bisa Foto Bareng Capres-Cawapres
“Misalnya penggunaan isu SARA, penggunaan isu-isu yang sifatnya kelompok itu tidak boleh. Harus segera dilakukan counter attack jangan dilakukan pembiaran, sehingga itu menjadi sesuatu yang memang dihindari masyarakat atau siapapun juga. Sosialisasi ini harus dilakukan semua pihak secara simultan, tidak hanya oleh penyelenggara Pemilu, Kesbangpol, tapi harus dilakukan oleh aparatur di bawahnya secara menyeluruh,” jelas dia.
Forum-forum komunikasi, sambung Rio, harus dilaksanakan secara intensif. Ia mencontohkan, pada Pemilu 2019 terdapat 'Rumah Pemilu' di setiap wilayah Jakarta. Wadah tersebut beranggotakan peserta pemilu, diinisiasi dan difasilitasi Pemprov DKI. Tujuannya, memperkenalkan program-program penunjang demi terciptanya pemilu yang kondusif.
Selain itu, tegas dia, seluruh perangkat negara harus siaga dan membangun komunikasi yang kuat di seluruh lapisan masyarakat. Termasuk memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk menginformasikan perkembangan situasi dan kondisi terkini.
Baca juga: Hadir di CFD Bawaslu Ajak Masyarakat Awasi Pemilu hingga Tolak Politik Uang
“Musti ada pos komunikasi yang kuat, yang mudah di akses oleh siapapun juga, sehingga setiap apa pernak-pernik informasi tentang potensi persoalan Pemilu itu siapapun mudah untuk melaporkan, hal ini faktual yang ada di lapangan, masyarakat banyak yang ingin menyampaikan sesuatu tentang situasi dilapangan tetapi tersumbat dengan kemana harus disampaikan informasi ini, laporan ini, pengaduan ini dan sebagainya. Sehingga bisa dilakukan antisipasi,” ungkap dia.
“Makin dekat pengaduan itu maka makin kita bisa melakukan antisipasi,” tandas Rio. (Z-11)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved