Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
ISTRI aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir, Suciwati, menuntut Prabowo Subianto bertanggung jawab atas tindakan di masa lalunya. Tindakan yang dimaksud ialah pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis 1998.
"Almarhum ingin Prabowo dibawa ke pengadilan HAM ad hoc yang seharusnya dia (Prabowo) pertama jadi saksi, tapi dia harus pertanggungjawabkan," kata Suciwati dalam perilisan buku 'Kasus Penculikan Bukan untuk Diputihkan' di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Januari 2024.
Baca juga: Pola Politik Pemerintahan Jokowi Persulit Penyelesaian Kasus HAM
Suciwati mengatakan pengadilan itu menjadi momentum Prabowo membuktikan data dan fakta. Namun Prabowo tidak bisa mengklaim sepihak bahwa dirinya tidak bersalah atas penculikan aktivis.
"Yang menyatakan dia bersalah atau tidak itu pengadilan, bukan dia. (Prabowo bilang) saya tidak pernah dipenjara. Bukan seperti itu," tegas dia.
Baca juga: Aktivis Reformasi 1998: Pelanggar HAM dan Neo Orba Ancam Indonesia Emas
Suciwati menganalogikan perbuatan Prabowo dengan tindak pidana korupsi. Koruptor yang mengembalikan uang rasuah tidak serta-merta lolos dari hukuman.
"Bukan berarti kemudian (aktivis) sudah dikembalikan, dia tidak bersalah, terus tidak dipenjara. Itu kan mengerikan," ujar dia.
(Z-9)
Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Partai Gerindra juga telah memberikan teguran keras kepada Sudewo atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat tersebut.
Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Partai Gerindra juga telah memberikan teguran keras kepada Sudewo atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat tersebut.
PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai sudah berhasil menunjukkan keseriusan alam memperkuat fondasi pembangunan manusia Indonesia melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Israel disebut tengah berunding dengan lima negara, termasuk Indonesia, untuk menerima warga Gaza
Prabowo menegaskan, pemberian tantiem tidak layak jika perusahaan merugi.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka awal periode dengan sejumlah kebijakan yang dinilai memberi harapan di bidang hak asasi manusia (HAM)
Selain merupakan aset bangsa, hilangnya Kaesang sangat merugikan banyak pihak terutama KPK
Aktivis 98 menganggap Presiden Joko Widodo tidak serius dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Tanah Air.
Ziarah tersebut merupakan sikap para pejuang reformasi yang menolak lupa atas tragedi berdarah 25 tahun lalu.
SEJUMLAH aktivis 98 serta akademisi mengajak para mahasiswa untuk memilih calon pemimpin yang tidak mempunyai hutang masa lalu yakni terduga pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
Penyelesaian kasus penculikan aktivis1998 tidak sesederhana klaim Prabowo. Bukan soal dikembalikan atau tidak dikembalikan. Memang belanja di warung ada kembaliannya
Al Araf menilai pemerintah menerapkan politic of delay atau politik penundaan soal kasus penculikan aktivis pada 1998. Ada bau amis yang terendus dari hal tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved