Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dikabarkan tidak jujur mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sejumlah aset mengatasnamakan keluarganya tidak dimasukkan dalam dokumen itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kabar viral tersebut. Kepemilikan aset Ivan kini dipelajari oleh Lembaga Antirasuah.
“Kita pelajari info itu,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggola, Kamis, 18 Januari 2024.
Baca juga: KPK Diminta Periksa Ketua PPATK, Berikut Daftar Kekayaan Ivan Yustiavandana
Pahala enggan memerinci langkah lanjutan yang akan dilakukan KPK. Tapi, jika mengacu dari kejadian sebelumnya, Lembaga Antirasuah bakal melakukan klarifikasi kepada pejabat yang LHKPN-nya dinilai janggal.
Dalam LHKPN terbarunya, Ivan mengaku memiliki kekayaan senilai Rp4,1 miliar. Dia tercatat memiliki empat tanah dan bangunan di Depok, dan Ngawi senilai Rp2,6 miliar.
Ivan juga tercatat memiliki tiga mobil senilai Rp2,4 miliar. Kendaraan miliknya yakni Mazda CX-9 keluaran 2019, BMW X7 keluaran 2020, dan Toyota Alphard keluaran 2020.
Baca juga: Laporan Transaksi Mencurigakan dari PPATK Tak Terkait Politik Uang
Dia juga mencatatkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp120 juta. Lalu, ada juga surat berharga senilai Rp80 juta.
Ivan juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp221 juta, dan harta lainnya senilai Rp775 juta. Kepala PPATK itu juga tercatat memiliki utang Rp2,1 miliar.
(Z-9)
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
Selain penindakan hukum terhadap para pelaku, Polri juga bergerak memutus akses perjudian di dunia maya.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
MANTAN Kepala PPATK, Yunus Husein menegaskan bahwa uang rampasan tindak pidana korupsi dan sitaan negara oleh Kejaksaan Agung lewat Satgas PKH harus masuk kas negara.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Profil dan harta Yaqut Cholil Qoumas, eks Menag yang jadi tersangka KPK kasus korupsi kuota haji. Simak riwayat dan kekayaannya.
KPK mendalami kepemilikan aset eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang belum tercatat dalam LHKPN. Penelusuran dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan iklan dan kesesuaian laporan
KPK menyampaikan bahwa pihaknya tengah menelusuri sejumlah aset tidak bergerak milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang diduga belum tercantum dalam LHKPN.
KPK mengusut LHKPN mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Diduga ada aset yang tak dilaporkan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.
KPK memastikan akan menelusuri informasi aliran uang kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB yang menjerat Ridwan Kamil atau RK ke sejumlah pihak
KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam OTT terkait mutasi jabatan. Berdasarkan LHKPN 2025, kekayaannya tercatat mencapai Rp6,3 miliar
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved