Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Koordinator Politik Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengusulkan kerja Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) diperpanjang. Satgas tersebut telah selesai bekerja pada 31 Desember 2023.
"Saya akan membawa ke rapat komite nasional lagi untuk diusulkan perpanjangan," ujar Mahfud usai konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2024.
Mahfud menyampaikan keputusan perpanjangan kerja akan dibahas dalam rapat Komite Satgas TPPU yang digelar dalam waktu dekat. Namun, untuk kerja Satgas TPPU dalam membahas transaksi janggal Rp349 triliun telah berakhir.
Baca juga: Mahfud: 8 Pegawai Kemenkeu Dihukum Buntut Dugaan Transaksi Janggal
"Bahwa ada yang sudah diselesaikan dan dilaporkan, ada yang daluwarsa, ada yang dihentikan dan seterusnya. Yang penting itu sudah masuk laporannya di sini," jelasnya.
Mahfud menjelaskan dalam mengungkap transaksi janggal Rp349 triliun, Satgas TPPU mendalami sebanyak 300 surat dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Ditemukan surat laporan hasil pemeriksaan (LHP) Nomor SR-205 Tahun 2020 terkait kasus importasi emas.
Baca juga: KLHK dan PPATK Bentuk Tim Gabungan untuk Berantas Pencucian Uang di Bidang LHK
"Dengan nilai transaksi keuangan mencurigakan sebesar Rp 189 triliun," jelasnya. (Medcom/Z-7)
SATUAN Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencuciaan Uang (TPPU) telah selesai mendalami penanganan 300 surat laporan hasil analisia (LHA) dengan nilai agregat lebih dari Rp 349 triliun.
SEJUMLAH pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diberi sanksi. Hukuman itu terkait dugaan transaksi janggal yang diduga hasil pencucian uang sebesar Rp349 triliun.
Kementerian LHK dan PPATK bentuk tim gabungan TPPU dalam TPLHK.
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menegaskan jangan sampai ada uang haram yang dibiarkan dicuci melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah menjadi legal.
Satgas Mafia Pajak harus bisa memberi penjelasan kepada masyarakat, terutama mengenai fungsi, tugas, dan progres kinerjanya.
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved