Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Koordinator Politik Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengusulkan kerja Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) diperpanjang. Satgas tersebut telah selesai bekerja pada 31 Desember 2023.
"Saya akan membawa ke rapat komite nasional lagi untuk diusulkan perpanjangan," ujar Mahfud usai konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2024.
Mahfud menyampaikan keputusan perpanjangan kerja akan dibahas dalam rapat Komite Satgas TPPU yang digelar dalam waktu dekat. Namun, untuk kerja Satgas TPPU dalam membahas transaksi janggal Rp349 triliun telah berakhir.
Baca juga: Mahfud: 8 Pegawai Kemenkeu Dihukum Buntut Dugaan Transaksi Janggal
"Bahwa ada yang sudah diselesaikan dan dilaporkan, ada yang daluwarsa, ada yang dihentikan dan seterusnya. Yang penting itu sudah masuk laporannya di sini," jelasnya.
Mahfud menjelaskan dalam mengungkap transaksi janggal Rp349 triliun, Satgas TPPU mendalami sebanyak 300 surat dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Ditemukan surat laporan hasil pemeriksaan (LHP) Nomor SR-205 Tahun 2020 terkait kasus importasi emas.
Baca juga: KLHK dan PPATK Bentuk Tim Gabungan untuk Berantas Pencucian Uang di Bidang LHK
"Dengan nilai transaksi keuangan mencurigakan sebesar Rp 189 triliun," jelasnya. (Medcom/Z-7)
Kementerian LHK dan PPATK bentuk tim gabungan TPPU dalam TPLHK.
ANGGOTA Komisi III DPR Taufik Basari menilai satgas bentukan Menko Polhukam Mahfud MD untuk menelusuri lebih dalam transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu tidak terlalu dibutuhkan.
ANGGOTA tenaga ahli Satgas TPPU Danang Widoyoko menuturkan tim masih menunggu kepastian tugas dan kewenangan satgas dari Menko Polhukam Mahfud MD.
Satgas didukung oleh tenaga ahli di bidang TPPU, korupsi, dan perekonomian, kepabeanan, cukai, dan perpajakan.
KOORDINATOR MAKI meminta Satgas TPPU) untuk fokus pada kasus utama yakni terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun dan 189 T terkait importir emas di Kemenkeu
Satgas mafia pajak 349 Triliun menyusun prioritas kasus yang diselidiki. Ini kasus yang diprioritaskan.
Saya ingin bertemu Presiden untuk menjelaskan langkah politik saya selama ini
Mahfud menyebut PSSI harus segera mengambil tindakan dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya.
PSSI diminta melakukan percepatan KLB untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
Mahfud menegaskan bahwa penetapan tersangka tersebut harus sesuai dengan hukum acara pemeriksaan yang saat ini tengah dijalankan Polri.
Berikut delapan kesalahan yang dilakukan oleh PSSI menyusul tragedi Kanjuruhan.
Anggota TGIPF Akmal Marhali mengatakan harus ada penyelesaian secara internal dari PSSI dari poin-poin rekomendasi setebal 124 halaman itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved