Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pengawas (dewas) mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami penurunan integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas pada 2023.
Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menjelaskan pihaknya membandingkan nilai integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas di Lembaga Antirasuah pada 2022 dan 2023. Tiga sektor itu menurun bersamaan.
“Indeksnya mengalami penurunan. Integritas dari 3,82 jadi 3,36; akuntabilitas dari 3,04 jadi 2,71; profesionalitas dari 3,36 jadi 2,5,” kata Syamsuddin dalam telekonferensi yang dikutip pada Selasa (16/1) Januari 2024.
Baca juga: Dewas Mengaku Sulit Mengantisipasi Strategi Mundur Sebelum Sidang Etik
Syamsuddin menjelaskan penurunan itu didasari karena perubahan parameter dan metode penilaian. Lalu, implementasi praktik manajemen dalam mendukung akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas juga memengaruhi.
Dewas KPK menilai banyak pegawai belum memahami dan belum melaksanakan siklus manajemen di instansi tersebut. Karenanya, angkanya menurun.
Baca juga: 169 Orang Diperiksa Dewas KPK Terkait Skandal Pungli Rutan
“Memang kelihatannya cukup menurun dibandingkan tahun 2022 walaupun kami akui metodelogi yang diimplementasikan pada 2022 beda dengan 2023,” ujar Syamsuddin. (Z-3)
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK mendalami dugaan korupsi Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, yang menggunakan perusahaan penukaran valuta asing untuk menyamarkan uang Rp2,5 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved