Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai Golkar DPR RI menegaskan bahwa tidak ada landasan pelanggaran terhadap Undang-undang yang dilakukan Presiden Jokowi. Lantas, isu pemakzulan yang ramai diperbincangkan saat ini dinilai tidak bertanggung jawab dan akan ditolak oleh Fraksi Golkar.
"Landasan pelanggaran UU yang dibuat oleh presiden seperti apa sampai harus dimakzulkan?. Pastinya (Fraksi Golkar) akan menolak, bilamana ada yang menggulirkan," ujar Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono kepada Media Indonesia, Senin (15/1).
Baca juga : Yusril Mahendra Sebut Rencana Pemakzulan Jokowi Perlu Dibawa ke DPR
Menurut Dave hingga saat ini tidak ada narasi untuk mendukung pemakzulan presiden. Wacana yang dikemukakan kelompok Petisi 100 itu tentu harus memiliki bukti-bukti yang kita terkait pelanggaran terhadap UU.
Baca juga : Pakar Sebut Usulan Pemakzulan terhadap Jokowi Bisa Dimaklumi
"Tidak ada narasi mendukung isu pemakzulan presiden," kata dia.
Pemakzulan presiden bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi di saat proses atau tahapan pemilu sedang berlangsung tentu bisa mengganggunya. Untuk masyarakat perlu diingatkan agar tidak serta-merta menerima informasi atau isu-isu yang berkembang saat ini yang bisa mengganggu berjalannya pesta demokrasi.(Z-8)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Arah pembangunan ke depan harus seiring dengan penataan ulang kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mencopot Musa Rajekshah (Ijeck) dari jabatan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara (Sumut).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved