Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai Golkar DPR RI menegaskan bahwa tidak ada landasan pelanggaran terhadap Undang-undang yang dilakukan Presiden Jokowi. Lantas, isu pemakzulan yang ramai diperbincangkan saat ini dinilai tidak bertanggung jawab dan akan ditolak oleh Fraksi Golkar.
"Landasan pelanggaran UU yang dibuat oleh presiden seperti apa sampai harus dimakzulkan?. Pastinya (Fraksi Golkar) akan menolak, bilamana ada yang menggulirkan," ujar Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono kepada Media Indonesia, Senin (15/1).
Baca juga : Yusril Mahendra Sebut Rencana Pemakzulan Jokowi Perlu Dibawa ke DPR
Menurut Dave hingga saat ini tidak ada narasi untuk mendukung pemakzulan presiden. Wacana yang dikemukakan kelompok Petisi 100 itu tentu harus memiliki bukti-bukti yang kita terkait pelanggaran terhadap UU.
Baca juga : Pakar Sebut Usulan Pemakzulan terhadap Jokowi Bisa Dimaklumi
"Tidak ada narasi mendukung isu pemakzulan presiden," kata dia.
Pemakzulan presiden bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi di saat proses atau tahapan pemilu sedang berlangsung tentu bisa mengganggunya. Untuk masyarakat perlu diingatkan agar tidak serta-merta menerima informasi atau isu-isu yang berkembang saat ini yang bisa mengganggu berjalannya pesta demokrasi.(Z-8)
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved