Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PENGAMAT Politik Faizal Assegaf mengatakan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi penting. Jokowi dan keluarganya dinilai menyalahgunakan wewenang hingga cawe-cawe dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Petisi 100 datang ke DPR menggaungkan solusi terbaik menghentikan politik cawe-cawe adalah pemakzulan," kata Faizal dalam diskusinya soal "Geger Isu Pemakzulan Jelang Coblosan," Minggu, (14/1).
Faizal mengatakan Petisi 100 juga menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD beberapa hari lalu. Mereka menyuarakan hal serupa.
Baca juga : Yusril Sebut Pemakzulan Inkonstitusional dan Mustahil Terwujud
"Bahwa tidak ada cara lain karena semua lembaga pengawas rubuh. Mahkamah Konstitusi (MK), DPR tidak berperan, partai politik hanya mondar-mandir. Jadi perlu pemakzulan," ujar dia.
Baca juga : Pemakzulan Jokowi, Istana: Hanya Kepentingan Politik Jelang Pemilu 2024
Faizal mengungkapkan Petisi 100 dan Mahfud berdiskusi soal potensi kecurangan pemilu. Hal itu sejalan dengan ikhtiar Kemenkopolhukam yang membuat Satuan Tugas (Satgas) Antipemilu Curang
"Ini penting agar bisa satu kesepahaman untuk menjaga persatuan nasional sehingga proses demokrasi tidak terancam kecurangan dan disintegrasi," jelas dia. (Z-8)
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved