Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KETUA Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan bahwa pemilu bukan alat elite politik untuk melanggengkan kekuasaan sebab ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi.
"Saudara-saudara sekalian, pemilu bukan alat elit politik untuk melambungkan kekuasaan dengan segala cara," kata Megawati pada pidato peringatan HUT Ke-51 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1).
Presiden kelima RI itu mengingatkan siapapun yang nantinya terpilih menjadi pemimpin bangsa harus menyadari betapa kekuasaan tidak selamanya sehingga sudah seharusnya ambil bagian dalam menghadirkan pemilu yang damai.
Baca juga : Jokowi Absen di HUT, PDIP: Partai tidak Besar karena Satu Tokoh Saja
"Kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng itu yang di atas. Kekuasaan itu akan berhenti, apapun jabatannya," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Megawati juga turut menyoroti penerapan penegakan hukum saat ini yang seakan mudah dipermainkan. "Sekarang hukum itu dipermainkan bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan, semaunya saja. No, no, and no," tegas Megawati.
Baca juga : Jokowi Dipastikan Absen di Acara HUT PDIP
Acara pada hari itu turut dihadiri oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Ketua DPP Puan Maharani, dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Berdasarkan pantauan di lokasi, para ketua umum pengusung Ganjar-Mahfud juga hadir, diantaranya Plt Ketua Umum PPP M. Mardiono, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Sekjen DPP Partai Hanura Benny Rhamdani, dan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid.
Acara ini juga diikuti secara daring oleh calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud Md dan sekitar 1,2 juta pengurus PDIP dari tingkat DPD, DPC, PAC, Ranting, Anak Ranting, dan simpatisan partai di seluruh Indonesia.
Selain menggelar kegiatan di Sekolah Partai, rangkaian dari penyelenggaraan HUT ke-51 PDIP juga diisi dengan penampilan kebudayaan dari Badan Kebudayaan Nasional (BKN) dengan melibatkan anak-anak muda.
Rangkaian kegiatan lainnya ialah kegiatan kemanusiaan lewat Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) serta keterlibatan Kapal Rumah Sakit Terapung Laksamana Malahayati yang terus membantu pengobatan rakyat di penjuru Tanah Air. (Ant/Z-4)
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Sikap PDIP yang memutuskan menjadi penyeimbang pemerintah perlu didukung.
Sikap tersebut dinilai bentuk objektivitas yang perlu ditegakkan. Apabila ada koreksi untuk pemerintah, maka PDI Perjuangan bisa memainkan perannya.
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menilai langkah PDI Perjuangan (PDIP) sebagai penyeimbang bagi pemerintah sudah tepat.
KONGRES Ke-VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 di Bali. Dukungannya solid dari Rakernas dan kongres.
Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengenang sosok almarhum Kwik Kian Gie sebagai ekonom yang konsisten berpihak kepada rakyat dan tidak pernah lelah memperjuangkan kepentingan publik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved