Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan bahwa pemilu bukan alat elite politik untuk melanggengkan kekuasaan sebab ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi.
"Saudara-saudara sekalian, pemilu bukan alat elit politik untuk melambungkan kekuasaan dengan segala cara," kata Megawati pada pidato peringatan HUT Ke-51 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1).
Presiden kelima RI itu mengingatkan siapapun yang nantinya terpilih menjadi pemimpin bangsa harus menyadari betapa kekuasaan tidak selamanya sehingga sudah seharusnya ambil bagian dalam menghadirkan pemilu yang damai.
Baca juga : Jokowi Absen di HUT, PDIP: Partai tidak Besar karena Satu Tokoh Saja
"Kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng itu yang di atas. Kekuasaan itu akan berhenti, apapun jabatannya," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Megawati juga turut menyoroti penerapan penegakan hukum saat ini yang seakan mudah dipermainkan. "Sekarang hukum itu dipermainkan bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan, semaunya saja. No, no, and no," tegas Megawati.
Baca juga : Jokowi Dipastikan Absen di Acara HUT PDIP
Acara pada hari itu turut dihadiri oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Ketua DPP Puan Maharani, dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Berdasarkan pantauan di lokasi, para ketua umum pengusung Ganjar-Mahfud juga hadir, diantaranya Plt Ketua Umum PPP M. Mardiono, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Sekjen DPP Partai Hanura Benny Rhamdani, dan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid.
Acara ini juga diikuti secara daring oleh calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud Md dan sekitar 1,2 juta pengurus PDIP dari tingkat DPD, DPC, PAC, Ranting, Anak Ranting, dan simpatisan partai di seluruh Indonesia.
Selain menggelar kegiatan di Sekolah Partai, rangkaian dari penyelenggaraan HUT ke-51 PDIP juga diisi dengan penampilan kebudayaan dari Badan Kebudayaan Nasional (BKN) dengan melibatkan anak-anak muda.
Rangkaian kegiatan lainnya ialah kegiatan kemanusiaan lewat Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) serta keterlibatan Kapal Rumah Sakit Terapung Laksamana Malahayati yang terus membantu pengobatan rakyat di penjuru Tanah Air. (Ant/Z-4)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved