Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tidak menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDI Perjuangan ( PDIP), pada Rabu, 10 Januari 2024 besok. Sebab, Presiden akan melakukan lawatan ke sejumlah negara pada sore ini.
Presiden sudah ada rencana kunjungan kenegaraan ke tiga negara, yaitu Filipina, Vietnam dan kemudian Brunei dari tanggal 9 sampai 14 Januari, ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Selasa, 9 Januari 2024.
Ari menjelaskan agenda hukum Presiden sudah dijawadlkan beberapa bulan lalu. Agenda Presiden juga melibatkan kementerian luar negeri dari negara terkait.
Selain itu, Ari memastikan hingga saat ini, Presiden belum menerima undangan untuk menghadiri HUT PDIP ke-51. Partai tersebut juga tidak meminta Presiden menyampaikan kata-kata secara virtual.
Sampai saat ini seperti yang sudah disampaikan Presiden, belum diterima (undangan HUT PDIP) oleh Kementerian Sekretariat Negara, jelasnya.
Namun, Ari meminta Presiden masih berkomunikasi dengan jajaran pengurus PDIP. Diharapakan ketidakhadiran Presiden dalam HUT PDIP tak memperkeruh suasana di tengah masyarakat.
“Tidak ada ketegangan lah elitnya aja berkomunikasi dengan baik, rakyatnya pasti komunikasinya jauh lebih baik,” tutupnya. (MGN/Z-4)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved