Viral di X, Pemilih di Malaysia Mengaku Kesulitan Terdaftar di DPT

SEJUMLAH Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia mengaku kesulitan mengikuti pemilihan umum (pemilu) yang ditangani oleh Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) Malaysia. Mereka menilai panitia penyelenggara perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu mengarahkan para WNI untuk memilih salah satu paslon.

Keluhan tersebut terungkap setelah perwakilan dari komunitas WNI di Malaysia menjelaskan hambatan yang mereka rasakan melalui direct message ke akun X (dulu twitter) dengan nama pengguna @txtdaripemerintah. Akun dengan 622ribu pengikut itu kemudian membuka informasi tersebut kepada publik.

"Min boleh minta tolong sebarkan? kami WNI Malaysia sedang dipersulit untuk ikut pemilu oleh PPLN Malaysia dan ada indikasi PPLN Malaysia ini akan melakukan kecurangan penggelembungan suara," tulis pesan dari perwakilan WNI di Malaysia.

Baca juga : Bawaslu Terima Total 704 Laporan Pelanggaran Pemilu

"Mereka mengkondisikan DPT (Daftar Pemilih Tetap) Siluman. Mencoba DPT tahun 2019 yang tidak di coklit (pencocokan dan penelitian), padahal pekerja migran itu sebagian besar sudah kembali ke Indonesia karena adanya Covid 2019," sambung pesan tersebut.

Baca juga : Peserta Pemilu Wajib Hormati Kewenangan Bawaslu

Perwakilan WNI tersebut juga menyebut telah melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kuala Lumpur. Mereka mengatakan bahwa sebetulnya, banyak WNI yang mendukung paslon nomor urut 1 dan 2. Namun, PPLN Malaysia terindikasi dugaan hanya memudahkan proses pemilihan kepada WNI yang mendukung paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Di sini banyak sekali yang mau dukung Pak Anies dan Pak Prabowo tetapi malah dipersulit bahkan sebelum mendaftar kami ditanya terlebih dulu dukung siapa," jelas mereka.

"Kalau dukung Ganjar langsung dimasukkan, tapi kalau dukung selain itu dipersulit bahkan sampai sekarang kami 138 ribu WNI di Malaysia belum terdaftar (tidak didaftarkan)," tandas pesan tersebut.

Selain menyampaikan keluhan, perwakilan WNI itu juga melampirkan surat laporan ke Panwaslu. Mereka juga menyertakan video untuk memperkuat hambatan yang mereka dapatkan.

"Kami sudah lapor ke Panwaslu Kuala Lumpur tetapi sepertinya belum ada proses yang berarti bagi kami. Belum lagi ini pemilu sudah dekat. Kami sangat berharap untuk dinaikkan keluh kesan kami ini ya min," tutup pesan itu.

Merespons aduan para WNI, perwakilan PPLN Kuala Lumpur pun  membantah anggapan tersebut. (Z-8)