Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
JUMLAH masyarakat kategori pemilih yang menggap politik uang merupakan tindakan tidak wajar, mengalami penurunan. Hal ini diungkap oleh lembaga survei Indikator.
"Yang mengatakan politik uang tidak wajar dilakukan oleh calon anggota legislatif (caleg), tim sukses (timses), dan lainnya di 2019 (sebesar) 67% sekarang tinggal 49,6%," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 21 Februari 2024.
Indikator juga mendalami karakteristik masyarakat yang menerima politik uang, dengan pilihan calon ditentukan dari hati nurani. Jumlahnya pada 2019 mencapai 53% dan saat ini menurun mencapai 48,4%.
Baca juga : 60% Pemilih Pemilu 2024 Pragmatis, Tidak Bisa Bedakan Sumbangan dengan Politik Uang
Selain itu, ada pemilih yang akan memberikan hak suaranya kepada seorang calon yang memberikan uang. Jumlahnya pada 2019 sebanyak 28% dan meningkat saat ini sebanyak 35%
"Pemilih oportunis menurun tapi pemilih transaksional atau pemilih wani piro meningkat," jelas Burhan.
Sementara pemilih yang menolak politik uang justru menurun. Tercatat pada 2019 sebanyak 9,8% dan saat ini hanya 8%.
Baca juga : KPU Jangan Bikin Resah, Dong!
Survei ini dilakukan pada 14 Februari 2024 di 3.000 tempat pemungutan suara (TPS). Sebanyak 2.975 responden yang dipilih dengan stratified two stage random sampling.
Wawancara responden dilakukan dengan tatap muka. Margin of error +- 1,8% dan tingkat kepercayaan 95%.
(Z-9)
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
Sebanyak 53% pekerja penuh waktu mengatakan bahwa mereka menabung lebih sedikit dari rencana, hanya 23% yang mampu menabung lebih banyak dari yang ditargetkan.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Lembaga riset Ethical Politics mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,73%.
Pramono mengatakan enggan untuk membuat konten khusus terkait pekerjaannya. Sebab, ia tidak terlalu suka untuk tampil di media sosial.
40 persen responden mengaku sangat mengkhawatirkan kemungkinan AS akan terlibat dalam perang besar dengan Iran.
Selain permasalahan ketidaksinkronan data, ada beberapa saran perbaikan yang disampaikan oleh jajaran Pengawas Pemilu namun belum ditindaklanjuti.
KPU Kabupaten Bogor juga masih melakukan pemutakhiran data dan akan memplenokan daftar pemilih sementara (DPS) pada 11 Agustus 2024
Masalah pada coklit seharusnya tidak terjadi, mengingat KPU sudah memiliki basis data termutakhir versi Pemilu 2024
PEMERINTAH memastikan tidak ada lagi rencana untuk memajukan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dari November ke September.
DUA warga Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, diamankan karena diduga menggunakan DPT orang lain saat hari pemungutan suara Pemilu 2024. Pelaku dijanjikan uang Rp100 ribu per TPS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved