Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
JUMLAH masyarakat kategori pemilih yang menggap politik uang merupakan tindakan tidak wajar, mengalami penurunan. Hal ini diungkap oleh lembaga survei Indikator.
"Yang mengatakan politik uang tidak wajar dilakukan oleh calon anggota legislatif (caleg), tim sukses (timses), dan lainnya di 2019 (sebesar) 67% sekarang tinggal 49,6%," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 21 Februari 2024.
Indikator juga mendalami karakteristik masyarakat yang menerima politik uang, dengan pilihan calon ditentukan dari hati nurani. Jumlahnya pada 2019 mencapai 53% dan saat ini menurun mencapai 48,4%.
Baca juga : 60% Pemilih Pemilu 2024 Pragmatis, Tidak Bisa Bedakan Sumbangan dengan Politik Uang
Selain itu, ada pemilih yang akan memberikan hak suaranya kepada seorang calon yang memberikan uang. Jumlahnya pada 2019 sebanyak 28% dan meningkat saat ini sebanyak 35%
"Pemilih oportunis menurun tapi pemilih transaksional atau pemilih wani piro meningkat," jelas Burhan.
Sementara pemilih yang menolak politik uang justru menurun. Tercatat pada 2019 sebanyak 9,8% dan saat ini hanya 8%.
Baca juga : KPU Jangan Bikin Resah, Dong!
Survei ini dilakukan pada 14 Februari 2024 di 3.000 tempat pemungutan suara (TPS). Sebanyak 2.975 responden yang dipilih dengan stratified two stage random sampling.
Wawancara responden dilakukan dengan tatap muka. Margin of error +- 1,8% dan tingkat kepercayaan 95%.
(Z-9)
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Selain permasalahan ketidaksinkronan data, ada beberapa saran perbaikan yang disampaikan oleh jajaran Pengawas Pemilu namun belum ditindaklanjuti.
KPU Kabupaten Bogor juga masih melakukan pemutakhiran data dan akan memplenokan daftar pemilih sementara (DPS) pada 11 Agustus 2024
Masalah pada coklit seharusnya tidak terjadi, mengingat KPU sudah memiliki basis data termutakhir versi Pemilu 2024
PEMERINTAH memastikan tidak ada lagi rencana untuk memajukan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dari November ke September.
DUA warga Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, diamankan karena diduga menggunakan DPT orang lain saat hari pemungutan suara Pemilu 2024. Pelaku dijanjikan uang Rp100 ribu per TPS.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved