Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 60% dari pemilih saat pemilihan umum (Pemilu) itu adalah pemilih pragmatis. Hal itu disampaikan Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Hasanuddin Hasrullah, dalam Talkshow Pemilu, Selasa (6/2) di Makassar, Sulawesi Selatan.
Menurutnya, banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan antara sumbangan dan money politic alias politik uang.
"Dan itu biasanya didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah atau tidak tamat sekolah dasar (SD), dan mereka itulah yang masuk kelompok pemilih pragmatis," ungkap Hasrullah.
Baca juga : KPU Minta Partai Politik Patuhi Dua Putusan MA
Karena kondisi tersebut, maka tim dan peserta pemilu, ada yang menyumbang kebutuhan pokok, seperti beras, gula dan minyak goreng.
"Karena memang mereka mau belanja juga, sehingga jadi pragmatis. Itu juga terjadi karena pendidikan poitik dan demokrasi yang masik minim," lanjutnya.
Ini pula yang mengakibatkan, partisipasi pemilih bisa menurun. "Mereka menerima semua sumbangan dari caleg, tim capres dan lainnya, dan akhirnya saat masuk ke bilik suara, semua dicoblos," aku Hasrullah yang miris dengan kondisi demokrasi di Indonesia sekarang ini, terkhusus juga di Sulsel.
Baca juga : KPU Belum Tindaklanjuti Putusan MA soal 30% Caleg Perempuan
Sementara itu, Komisioner KPU Sulsel dari Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Hasruddin Husain mengatakan, untuk Pemilu 2024 ini, KPU Sulsel menargetkan partisipasi pemilih mencapai angka 80%.
Dan ia mengaku optimis itu bisa tercapai, lantaran banyak cara sosialisasi yang dilakukan KPU, untuk menggaet pemilih khususnya pemilih pemula dan milenial yang jumlahnya cukup banyak.
"Kami sudah berkoordinasi dan punya pola pendekatan tersendiri pada pmilu, dan itu sudah terintegrasi juga dengan KPU pusat," kata Hasruddin.
Baca juga : Sederet Modus Politik Uang Pemilu 2024
Hanya saja Hasrullah kembali mengingatkan, agar penyelenggara pemilu, bisa benar-benar memanfaatkan media sosial dengan membuat konten-konten positif terkait pemilu dan pentingnya memberi suara pada pemilihan umum.
"Jika tidak datang memilih, kita sendiri yang salah, kita sendiri yang rugi, karena inti dari demokrasi itu adalah kita (Rakyat)," pungkasnya. (Z-4)
Baca juga : Bawaslu Petakan Kerawanan Politik Uang Pemilu 2024, Papua yang Tertinggi
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved