Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk mengevaluasi dan mencopot Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyusul kasus penganiayaan relawan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang dilakukan sejumlah anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah.
"Koalisi mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk mengevaluasi dan mencopot Panglima TNI dan KSAD yang gagal mengontrol anggota sehingga terjadi penganiayaan yang berulang dan gagal menjaga citra TNI untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024," kata KetuaPBHI Julius Ibrani dalam keterangan tertulis, Minggu (31/12).
Koalisi, kata Julius, menilai Panglima TNI dan KSAD gagal menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Menurutnya, rusaknya netralitas harus diperbaiki dengan proses hukum yang adil dan benar.
Baca juga: Benny Ramdhani: Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud Mencoreng Nilai Demokrasi
"Aksi main hakim sendiri atau kesewenang-wenangan hukum oleh anggota TNI Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh, Boyolali tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan harus dilakukan penindakan tegas terhadap para pelaku di lingkungan peradilan umum. Terlebih ketika penganiayaan Anggota TNI itu dilakukan kepada relawan pendukung paslon yang tentunya dapat mencerminkan ketidaknetralan TNI dalam menyikapi perbedaan politik yang ada di masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Julius menyebut tindakan kekerasan oleh anggota TNI merupakan tindakan kesewenang-wenangan hukum (above the law) yang brutal karena penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan tugas Kepolisian atau dinas perhubungan, bukan TNI.
Selain itu, korban adalah massa politik yang sedang berkampanye politik, maka seharusnya dianggap sebagai dugaan pelanggaran yang masuk ranah penindakan Bawaslu.
Baca juga: Pengeroyokan Relawan Dinilai Jadi Alarm bagi Demokrasi Santun
"Terlebih, saat ini, merupakan momentum kampanye politik dan penganiayaan oleh Anggota TNI tersebut dilakukan terhadap salah satu relawan Capres/Cawapres, hal itu tentu dapat menyulut prasangka ketidaknetralan TNI dalam Pemilu," katanya.
Aksi penganiayaan diduga terjadi karena korban tertinggal dari rombongan yang sedang melakukan konvoi sepeda motor dengan knalpot tidak standar yang bersuara keras.
Dalam video, terlihat sejumlah orang awalnya berada di pinggir jalan raya, diduga di depan markas Batalion 408. Namun, tidak lama kemudian pelaku langsung menghampiri pemotor yang tengah melintas.
Komandan Kodim 0724/Boyolali Letkol (Inf) Wiweko Wulang Widodo mengklaim anggota TNI yang menganiaya relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah terjadi secara spontan lantaran ada kesalahpahaman.
"Info sementara peristiwa itu terjadi secara spontanitas karena kesalahpahaman antara kedua belah pihak," kata Wiweko dalam konferensi pers berdasarkan rekaman yang diterima dari Kapendam Diponegoro, Minggu (31/12). (RO/Z-1)
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima ingatkan pemerintah bahwa WFH satu hari bukan solusi tunggal hemat BBM.
Legislator PDIP Harris Turino mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga integritas di tengah tantangan ekonomi pada momen Idulfitri 1447 H.
Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayanti, menolak keras wacana sekolah daring untuk penghematan BBM. Ingatkan dampak buruk 'learning loss' dan penurunan karakter siswa.
KPLB ini diberikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas dedikasi dan capaian luar biasa yang melampaui tugas pokok kemiliteran.
Komnas HAM mendesak pemeriksaan transparan terhadap mantan Kabais TNI terkait kasus penyiraman air keras aktivis Andrie Yunus. Penegakan hukum dinilai krusial.
KOMISIONER Komnas HAM, Amiruddin al Rahab menangapi menanggapi pergantian Kepala Bais atau Kabais TNI Letjen Yudi Abrimantyo. Menurutnya itu sinyalemen baik dan minta Kabais TNI diperiksa
PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto resmi melantik Mayjen Lucky Avianto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III di Cilangkap, Kamis (26/3)
Transparansi proses hukum terhadap empat terduga pelaku, yakni Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES, menjadi pertaruhan
Panglima TNI Agus Subiyanto tegaskan status Siaga 1 adalah uji kesiapan rutin untuk personel & alat, bukan darurat nasional. Simak penjelasan lengkapnya di sini
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved