Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
SEPANJANG tahun 2023, Mahkamah Agung (MA) terlah menangi puluhan ribu perkara telah ditangani oleh para hakim agung.
“(Sebanyak) 27.508 jumlah beban perkara pada tahun 2023,” kata Ketua MA Syarifuddin dalam telekonferensi pada Jumat (29/12).
Syarifuddin mengatakan dari total itu, sebanyak 26.903 perkara sudah diputus. Persentasenya penyelesaiannya yakni 98,96%.
Baca juga: MA Mutasi sampai Berhentikan Pegawai Terafiliasi Kasus Hukum
Sementara itu, ada 27.876 perkara minutasi di MA tahun ini. Penghitungan belum final karena hanya sampai 22 Desember 2023.
“Perlu saya sampaikan bahwa data penyelesaian perkara ini masih bersifat sementara karena penghitungannya dilakukan per tanggal 22 Desember 2023,” ujar Syarifuddin.
Baca juga: Windy Idol Akan Bersaksi dalam Persidangan Hasbi Hasan
Dia juga berterima kasih kepada semua hakim agung yang telah menangani seluruh perkara di MA. Persidangan yang masih berjalan dipastikan dilanjutkan, tanpa penghentian meski libur akhir tahun sudah dimulai.
“Sehingga jumlahnya bisa berubah karena dari tanggal 23 Desember sampai dengan hari ini masih terdapat persidangan dan datanya masih belum masuk di laporan ini,” tutur Syarifuddin. (Z-3)
evaluasi terhadap pengawasan wisata ekstrem di Tanah Air agar insiden seperti yang dialami turis asal Brasil, Juliana Marins (27), yang jatuh dan meninggal di Gunung Rinjani, tidak terulang.
Jadi tidak hanya mendorong investasi pertanian, tapi juga meningkatkan kinerja pemberian perijinan pertanian.
Sejauh ini sejak diluncurkan pada Selasa (6/5), pelaksanaannya berjalan sesuai agenda.
KPAI menilai perlu evaluasi dan koordinasi harian/mingguan antara SPPG, dinas pendidikan, Kemenag kab/kota, dan satuan pendidikan.
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akan mengevaluasi pemberian perizinan pendirian bangunan baik untuk perumahan maupun pabrik di lahan hijau.
Pilkada langsung memiliki kelebihan sebagai bentuk nyata dari demokrasi.
KY memberikan usulan atau rekomendasi penjatuhan sanksi kepada satu orang majelis hakim yang menangani kasasi Gregorius Ronald Tannur berupa sanksi etik.
Yanto mengatakan belum diterimanya dokumen tersebut membuat MA belum bisa memberi tanggapan lebih lanjut terkait rekomendasi tersebut.
KY sudah memberikan rekomendasi agar MA memberikan sanksi terhadap Hakim Agung yang identitasnya dirahasiakan tersebut terkait kasasi kasus Ronald Tannur
ICW menyoroti masuknya mantan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjadi salah satu dari daftar 69 calon hakim agung kamar pidana yang lolos seleksi administrasi.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, membeberkan agenda tersebut merupakan rangkaian dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025.
MAHKAMAH Agung (MA) mengomentari wacana batalnya rekrutmen calon hakim agung (CHA) oleh Komisi Yudisial (KY) yang sempat disampaikan akibat kebijakan efisiensi anggaran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved