Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelan laporan adanya penggunaan dana kampanye dari hasil tambang ilegal. Aduan itu berasal dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).
“Itu tentu ada telaah-telaah terlebih dahulu yang akan dilakukan oleh Direktorat PLPM (Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat),” kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Selasa, 26 Desember 2023.
Nawawi mengatakan laporan dugaan perkara rasuah wajib ditindaklanjuti oleh Direktorat PLPM sebelum masuk ke tahap penyelidikan. Pimpinan KPK juga nanti akan mendapatkan rangkuman soal aduan tersebut.
Baca juga: Bocah Maros Tewas Tenggelam di Galian Bekas Tambang
“Tentu akan mampir dulu pada pimpinan untuk dinotadinaskan seperti apa rekomendasi pimpinan terhadap nantinya hasil telaah yang dilakukan oleh Direktorat PLPM,” ucap Nawawi.
Nawawi mengatakan pihaknya bakal netral dalam menangani aduan tersebut. Konflik kepentingan dipastikan tidak akan ada meski laporannya berkaitan dengan kampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Kita enggak ada ngobrol conflict of interest dalam konteks penanganan penegakan hukum semacam itu,” ujar Nawawi.
Sebelumnya, MAKI melaporkan adanya aliran dana dari tambang ilegal yang digunakan untuk kampanye dalam pemilihan umum (pemilu) ke KPK. Pelaku diduga menggunakan izin perusahaan yang sudah pailit untuk mengeruk keuntungan.
“Modusnya pertama adalah dia tidak punya izin, mengambil dari perusahaan yang sudah pailit. Bahkan izinnya ditanggalin mundur karena perusahaan yang dipake untuk menambang itu sudah belakangan,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Desember 2023.
Baca juga: Firli Bahuri Bersikeras Mau Keluar dari KPK
Boyamin menyebut ada anggota salah satu tim kampanye berinisial AT yang terlibat dalam permasalahan yang dilaporkannya ini. KPK diharap melakukan pengusutan atas data yang telah diberikan tersebut.
“Saya mohon maaf tidak menyebut kampanye dari pasangan mana, nanti KPK yang menindaklanjuti,” ujar Boyamin.
Menurutnya, aliran dana yang sudah digunakan untuk berkampanye dari keuntungan tambang ilegal ini mencapai triliunan rupiah. Perusahaan yang diadukan diyakini tidak mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (Medcom/Z-6)
Jam operasional truk tambang di Jalan Parung Panjang sudah diatur hanya pada pukul 22.00 sampai 05.00 WIB. Namun, pergerakan truk ditemukan tetap terjadi di luar waktu tersebut.
Proyek lima tahun ini akan mendukung pembatasan merkuri pada komunitas penambang rakyat di Provinsi Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Riau.
Besarnya sumber dana Pilkada yang dibutuhkan membuat para kandidat kerap melakukan praktek ijon atau bekerja sama dengan para pelaku bisnis di sektor hutan dan tambang
Sudah saatnya Kalsel menghentikan eksploitasi SDA (tambang) batu bara secara membabi buta dan ekspansi industri ekstraktif perkebunan kelapa sawit yang mengancam kelestarian lingkungan.
Baku, Azerbaijan – Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO.
Salah satu hal yang harus dilakukan terkait adanya tambang ilegal adalah penegakan hukum.
Omzet rata-rata tambang ini mencapai Rp200 juta per hari atau sekitar Rp72 miliar per tahun
Petugas menyita barang bukti berupa ekskavator, mesin genset dan alat penyaringan pasir.
penutupan tambang galian C ilegal dilakukan di satu titik. Lokasinya berada di Kecamatan Bungursari.
JLY melanggar Pasal 158 dan Pasal 160 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Aktivitas penambangan tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari Pemprov Jabar alias ilegal.
Warga juga membakar sejumlah bangunan dan warung. Massa mengobarik-abrik lokasi galian pasir cor ilegal dekat sungai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved