Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengamat politik merespons soal serangan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Gibran Rakabuming Raka, terhadap cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Gus Imin) terkait istilah SGIE dalam debat cawapres. Muhaimin dinilai wajar tidak paham dengan istilah SGIE yang dieja Gibran dalam bahasa Indonesia.
"Gibran mengucapkan SGIE tidak menggunakan bahasa Inggris, padahal itu singkatan dari bahasa inggris, tapi dia ucapkan dalam bahasa Indonesia. Orang akan menduga singkatan SGIE adalah singkatan bahasa Indonesia. Jadi, jangankan Muhaimin, google translate pun bingung jawabannya," kata Pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, Sabtu (23/12).
Karyono meyakini Muhaimin paham soal ekonomi syariah. Namun, dia menganggap wajar jika pria yang akrab disapa Cak Imin itu tidak tahu singkatan SGIE.
Baca juga: Gibran tidak Mampu Beri Teladan saat Debat Cawapres
"Tidak semua paham jika tidak pernah membaca singkatan itu, meskipun mereka profesor sekalipun," ungkap Karyono.
Terbukti, setelah tahu SGIE itu adalah singkatan dari State of the Global Islamic Economy, Muhaimin dengan lugas memberikan penjelasan tentang ekonomi syariah tersebut. Jadi, kata Karyono, bukan jawabannya yang sulit, tapi pertanyaannya yang dibuat sulit.
"Bagi kubu Gibran, mungkin berpikir, kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah," tutur dia.
Baca juga: Lagi-lagi Kompori Pendukungnya saat Debat, Kedewasaan Gibran Dipertanyakan
Sebagaimana diketahui, SGIE muncul dalam pertanyaan Gibran kepada Cak Imin dalam debat yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Jumat malam. Pertanyaan itu terlihat sudah dipersiapkan sebelum debat berlangsung karena dia membaca teks.
"Gus Muhaimin ini adalah ketua umum PKB, saya yakin Gus Muhaimin paham masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikan peringkat di SGIE?” tanya Gibran.
Cak Imin tampak bingung saat mendengar istilah SGIE. Maka saat gilirannya untuk menjawab, ia lebih memilih untuk memastikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan SGIE.
“Apa itu SGIE? Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE,” jawab Cak Imin.
"SGIE adalah State of the Global Islamic Economy. Misalnya, sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion halal kita. Nah itu yang saya maksud, Gus,” jelas Gibran.
Di akhir pemaparannya, Gibran meminta maaf sekaligus bercanda jika pertanyaan yang diberikan tergolong sulit. Namun, Gibran pun harus menyontek catatan yang dimiliki saat menjelaskan kepada Cak Imin perihal SGIE. (Z-11)
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved