Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TIGA calon wakil presiden (cawapres) telah menjalani sesi debat dengan tema seputar ekonomi pada Jumat (22/12) malam. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menilai kondusifitas dan sistem debat edisi kedua itu lebih baik dibanding debat pertama yang khusus diikuti oleh para calon presiden (capres).
Kendati demikian, Neni menyayangkan adanya kandidat yang tidak mengedepankan nilai adiluhung melalui sikap dan perilaku di ruang publik. Itu ditunjukkan dengan upaya mengompori pendukung yang dilakukan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam sesi debat semalam. Padahal, Gibran sudah pernah ditegur KPU karena melakukan hal serupa pada debat capres sebelumnya.
"Sayangnya masih ada kandidat yang mengedepankan emosional dan tidak mampu menunjukkan teladan," kata Neni kepada Media Indonesia, Sabtu (23/12).
Selain aksi mengompori pendukung lewat gerakan kedua tangan, Neni juga menyoroti pertanyaan-pertanyaan menjebak Gibran yang dilontarkan ke cawapres lainnya. Menurut Neni, diksi yang dipilih Gibran cenderung mendiskreditkan Muhaimin Iskandar maupun Mahfud MD.
Baca juga: Lagi-lagi Kompori Pendukungnya saat Debat, Kedewasaan Gibran Dipertanyakan
Kepada Gus Muhaimin, misalnya, Gibran bertanya soal upaya meningkatkan peringkat SGIE Indonesia, tanpa menjelaskan singkatannya di awal. Sedangkan pertanyaan jebakan Gibran kepada Mahfud adalah seputar regulasi carbon capture storage.
Bagi Neni, Gibran seharusnya tidak perlu melontarkan pertanyaan-pertanyaan menjebak seperti itu. Sebab, debat merupakan ruang untuk memperdalam gagasan dan visi-misi para kandidat, bukan menjatuhkan, apalagi menyerang secara personal. "Harusnya ada sikap teladan saling menghargai dan menghormati," tandasnya.
Terpisah, peneliti pada Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia Wawan Kurniawan mengatakan penggunaan istilah teknis yang dilakukan Gibran secara tidak langsung dapat menunjukkan dominasi dalam debat dan menonjolkan keahlian. Tujuannya, untuk meningkatkan persepsi kekompetenan Gibran, terutama di mata pemilih yang menghargai keahlian teknis.
Baca juga: Waketum PKB: Pertanyaan-pertanyaan Gibran saat Debat Dangkal
Cara Gibran itu dinilai Wawan sebagai hal yang sah. "Namun, dalam isu-isu yang lebih luas atau yang memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari, pendekatan yang lebih sederhana dan langsung mungkin lebih dihargai," jelasnya.
Captain Timnas Amin, Muhammad Syaugi menyayangkan pertanyaan yang dilontarkan Gibran kepada Gus Muhaimin. Baginya, pertanyaan jebakan harus dihindari dalam debat capres maupun cawapres. Sebab, agenda debat bertujuan untuk menunjukkan kelas seorang calon pemimpin bangsa.
"Tadi kami juga sampaikan kepada Ketua KPU, hal-hal seperti ini harusnya dihindari, jadi tidak perlu lagi," kata Syaugi.
Adapun Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya bakal mempertahankan format debat dengan dua segmen yang dikhususkan bagi setiap kandidat bertanya ke kandidat lainnya. Menurut Hasyim, setiap calon maupun publik dibuat deg-degan dengan pertanyaan yang bakal dilontarkan dari calon lainnya.
"Saya melihat, ini bagian yang ditunggu-tunggu juga antarcalon dan juga oleh masing-masing pendukung dan juga pemirsa debat melalui televisi di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing," ujar Hasyim.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Eddy Soeparno mengatakan debat perdana khusus cawapres kali ini menjadi ajang pembuktian bahwa asumsi masyarakat terhadap Gibran selama ini salah.
"Alhamdulillah, kinerja, performance Mas Gibran dalam debat ini luar biasa, sangat hebat, berani, lugas, to the point, tetapi tetap menjaga kesantunan dan etika," tandasnya. (Z-11)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
inDrive berupaya menjawab tantangan lonjakan permintaan penumpang di Bandung yang belum sepenuhnya diimbangi ketersediaan armada,
Kampanye #PlayMyWay dilakukan sepanjang 2025 dengan berbagai aktivitas yang merangkul berbagai pihak untuk menghadirkan pengalaman autentik.
Revisi UU Pemilu, pergeseran fokus dari sanksi pidana ke sanksi administratif yang dinilai lebih memberikan efek jera kepada peserta pemilu.
Kampanye di era digital menuntut kreativitas, komunikasi yang lebih terbuka, serta kemampuan membaca karakter pemilih.
BLP Beauty, merek kecantikan lokal yang didirikan oleh Lizzie Parra, bekerja sama dengan Du Anyam, sebuah kewirausahaan sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan
WARGA Jakarta dikejutkan oleh pemandangan tidak biasa pada Jumat, (18/7). Tiga unit mobil sport supercar dengan desain visual mencolok, bersama tiga truk LED bergaya futuristik,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved