Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Assisten coach Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Jazilul Fawaid menilai pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat debat tidak berbobot.
"Dilihat dari sisi pertanyaan. Itu pertanyaan yang maklum lah ya, dangkal," ujar Jazilul usai debat cawapres berlangsung, Jumat (22/12).
Jazilul juga melihat Gibran tidak menyampaikan satu pun gagasan baru. Semua pernyataan yang dilontarkan cawapres nomor urut 2 itu bersifat substantif. Gibran, menurutnya, hanya menjiplak program ayahnya, Presiden Joko Widodo.
Baca juga: 2 Kemungkinan soal Gibran Baca Teks saat Jelaskan SGIE ke Gus Imin
"Kalau bahasa kita, ya bahasa bapaknya saja. Tidak ada yang baru. Tidak ada satupun yang baru," jelasnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PKB itu mengklaim hanya Muhaimin yang memiliki semangat pembaruan dan perubahan. Salah satu kebaruaan yang disampaikan Muhaimin dengan memperkenalkan istilah baru dalam kamus pembangunan yaitu slepetnomics.
Baca juga: Mahfud: Ide Gibran Naikkan Rasio Pajak Jadi 23 Persen tidak Masuk Akal
"Gus Muhaimin saja memiliki kebaruan dengan istilah slepetnomics. Yang lain hanya barang usang dikemas. Tidak ada barang baru," tandasnya. (Z-11)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
KPK diminta memeriksa tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah terkait dugaan korupsi di Kemenaker
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved