Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Angga Putra Fidrian, menjelaskan perihal hadirnya Muhaimin dalam seremoni potong tumpeng di Ibu Kota Nusantara (IKN) beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, saat itu, Muhaimin terpaksa ikut seremoni karena belum mengetahui secara penuh risiko dan dampak buruk dari pembangunan IKN.
Sekarang, pria yang akrab disapa Cak Imin itu sudah memahami masalah yang bakal timbul jika pembangunan IKN dilanjutkan.
Baca juga: Timnas Amin: Muhaimin Tampil Baik dan 'To The Point' di Debat Cawapres
"Sekarang Cak Imin sudah tahu masalah sebenarnya seperti. Ia tadi menjelaskan bahwa sebenarnya masalah prioritas saja milih bangun IKN Rp400 triliun atau milih membenahi sekolah Rp13 triliun, atau memilih bangun kereta Rp8 triliun," tuturnya.
Sebelumnya, Gibran mengkritik sikap Cak Imin yang tidak konsisten dengan pembangunan IKN. Cak Imin sempat ikut potong tumpeng di IKN namun sekarang menolak pembangunan.
Baca juga: Mahfud : Pertanyaan Gibran Soal Karbon Di Luar Topik Debat
"Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten, dulu dukung, sekarang enggak dukung, karena menjadi pendamping Anies di perubahan," ujar Gibran. (Ant/Z-11)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Sekolah Rakyat juga akan menjadi rumah pemberdayaan bagi anak-anak dari keluarga miskin demi menciptakan sumber daya manusia yang berdaya dan mandiri.
Menko PM menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, media, dan publik untuk membangun ekosistem jaminan sosial yang kuat.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
PFI menyelenggarakan FIFest 2025 sebagai upaya mendorong transformasi sosial berbasis budaya filantropi.
Cak Imin berjanji mengawal realisasi dana itu sampai programnya berjalan. Koordinasi dimaksimalkan agar perintah Prabowo berjalan dengan baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved