Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Forum Cendekiawan Melanesia Indonesia (Forkamsi) Albert Hama ikut prihatin dengan kasus OTT yang menimpa Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Kasus ini menurut dia patut menjadi catatan khusus untuk kepemimpinan di Maluku Utara pada masa yang akan datang.
"Pertama tentu saja kami prihatin dengan masalah yang menimpa beliau dan berharap proses hukum yang dijalankan saat ini bisa berjalan lancar. Namun lebih penting lagi adalah kasus ini pantas menjadi catatan serius untuk kepemimpinan di Maluku Utara pada masa yang akan datang," ungkap Albert kepada wartawan, Rabu (20/12).
Menurut dia OTT Gubernur Maluku Utara dan beberapa pejabat oleh KPK di Jakarta maupun di Ternate adalah potret suram yang tidak bisa lagi diwarisi oleh pemimpin Malut pada masa yang akan datang.
Baca juga : Jokowi Keluarkan Kepres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK pada November 2023
Apa yang menimpa Abdul Ghani Kasuba kata dia adalah gambaran bahwa masyarakat perlu rasional memilih pemimpin yang bukan hanya karena faktor agama, suku apalagi uang.
Baca juga : Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Resmi Jadi Tahanan KPK
"Memilih pemimpin karena seseorang agamanya bagus atau satu suku dengan saya itu sudah tidak zamannya lagi. Karena kita tidak sedang mencari pemimpin agama tetapi pemimpin masyarakat. Artinya warga diarahkan untuk rasional memilih pemimpin berdasarkan integritas, rekam jejak, kemampuan dan kompetensi," jelas Albert.
Provinsi Maluku Utara ke depan lanjut Albert harus memastikan pemimpinnya yang benar-benar memberikan kesejahteraan untuk masyarakat dan tidak terjebak pada hal-hal sempit soal suku maupun agama.
"Yang penting adalah pemimpin itu mau bekerja untuk rakyat, integritasnya baik, kemampuannya ada, bukan karena faktor agama maupun suku. Kasus ini harusnya jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Maluku Utara," tukasnya.
Tambahan juga kata Albert pemimpin Maluku Utara ke depan harus sosok yang sudah cukup mapan secara materi sehingga tidak tergoda lagi dengan kepentingan sesaat terkait uang. Provinsi Maluku Utara adalah daerah yang sedang membangun dan masyarakatnya masih banyak hidup miskin.
"Dan saat ini kita di Maluku Utara ini banyak sekali tokoh yang pernah punya pengalaman memimpin daerah kabupaten yang layak kita dorong. Kami ingin agar mereka muncul ke permukaan saat ini untuk menjawab tantangan Maluku Utara ke depan. Namun jangan lihat agamanya apa, sukunya apa. Tapi lihat rekam jejaknya, integritasnya dan kemampuannya. Kasus saat ini cukup memberikan pelajaran untuk kita di Maluku Utara," pungkas Albert. (Z-8)
Bantuan berupa 2.000 tas sekolah dan 500 topi bagi anak-anak di Maluku Utara.
Kesuksesan Maluku Utara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa menjadi contoh penting bagi Indonesia dalam mempercepat hilirisasi.
Pemerintah pastikan daerah dan UMKM mendapat porsi terbesar dari nilai tambah investasi, menjadikan daerah 'tuan di negeri sendiri'.
Di Ambon, Dubes Brazier mengunjungi Pemakaman Commonwealth di Ambon, untuk meletakkan karangan bunga di tugu peringatan bagi warga Australia yang gugur dalam peperangan di Indonesia.
Haji Robert dan NHM Peduli memberikan dukungan nyata bagi pasien jantung di Maluku Utara, termasuk pengobatan intensif di Jakarta, membawa harapan dan kesehatan bagi masyarakat
BADAN Gizi Nasional (BGN) melaksanakan Pelatihan Petugas Penjamah Pangan pada Dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk mitigasi mencegah keracunan makanan MBG
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
KPK mengungkapkan alasan pemeriksaan Sudewo dilakukan di Kudus, Jawa Tengah, bukan di Pati. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan.
KPK menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya praktik jual beli jabatan yang diduga melibatkan Sudewo, tidak hanya terbatas pada pengisian jabatan perangkat desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp550 juta dalam penanganan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan Maidi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Maidi menerima dan menikmati uang hasil pemerasan serta gratifikasi dengan total mencapai Rp2,25 miliar sejak menjabat sebagai Wali Kota Madiun.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved