Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Umum Forum Cendekiawan Melanesia Indonesia (Forkamsi) Albert Hama ikut prihatin dengan kasus OTT yang menimpa Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Kasus ini menurut dia patut menjadi catatan khusus untuk kepemimpinan di Maluku Utara pada masa yang akan datang.
"Pertama tentu saja kami prihatin dengan masalah yang menimpa beliau dan berharap proses hukum yang dijalankan saat ini bisa berjalan lancar. Namun lebih penting lagi adalah kasus ini pantas menjadi catatan serius untuk kepemimpinan di Maluku Utara pada masa yang akan datang," ungkap Albert kepada wartawan, Rabu (20/12).
Menurut dia OTT Gubernur Maluku Utara dan beberapa pejabat oleh KPK di Jakarta maupun di Ternate adalah potret suram yang tidak bisa lagi diwarisi oleh pemimpin Malut pada masa yang akan datang.
Baca juga : Jokowi Keluarkan Kepres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK pada November 2023
Apa yang menimpa Abdul Ghani Kasuba kata dia adalah gambaran bahwa masyarakat perlu rasional memilih pemimpin yang bukan hanya karena faktor agama, suku apalagi uang.
Baca juga : Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Resmi Jadi Tahanan KPK
"Memilih pemimpin karena seseorang agamanya bagus atau satu suku dengan saya itu sudah tidak zamannya lagi. Karena kita tidak sedang mencari pemimpin agama tetapi pemimpin masyarakat. Artinya warga diarahkan untuk rasional memilih pemimpin berdasarkan integritas, rekam jejak, kemampuan dan kompetensi," jelas Albert.
Provinsi Maluku Utara ke depan lanjut Albert harus memastikan pemimpinnya yang benar-benar memberikan kesejahteraan untuk masyarakat dan tidak terjebak pada hal-hal sempit soal suku maupun agama.
"Yang penting adalah pemimpin itu mau bekerja untuk rakyat, integritasnya baik, kemampuannya ada, bukan karena faktor agama maupun suku. Kasus ini harusnya jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Maluku Utara," tukasnya.
Tambahan juga kata Albert pemimpin Maluku Utara ke depan harus sosok yang sudah cukup mapan secara materi sehingga tidak tergoda lagi dengan kepentingan sesaat terkait uang. Provinsi Maluku Utara adalah daerah yang sedang membangun dan masyarakatnya masih banyak hidup miskin.
"Dan saat ini kita di Maluku Utara ini banyak sekali tokoh yang pernah punya pengalaman memimpin daerah kabupaten yang layak kita dorong. Kami ingin agar mereka muncul ke permukaan saat ini untuk menjawab tantangan Maluku Utara ke depan. Namun jangan lihat agamanya apa, sukunya apa. Tapi lihat rekam jejaknya, integritasnya dan kemampuannya. Kasus saat ini cukup memberikan pelajaran untuk kita di Maluku Utara," pungkas Albert. (Z-8)
KEK Pariwisata Morotai di Maluku Utara punya keunggulan pada keindahan pantai dan bawah laut. Keindahannya tidak kalah dengan Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat, dan Lombok.
DUA gunung berapi menunjukkan peningkatan aktivitasnya, Kamis (28/3), yakni Gunung Semeru di Jawa Timur dan Gunung Dukono, di Maluku Utara.
Saat ini, status Gunung Ibu berada pada level II atau Waspada
Cagub Malut Benny Laos meninggal dunia saat speedboat yang ditumpangi terbakar bersama rombongan di Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Sabtu (12/10).
Delapan partai politik pengusung pasangan calon gubernur Maluku Utara Benny Laos-Sarbin Sehe menggelar rapat untuk mengusulkan pengganti Benny Laos.
Benny Laos meninggal dunia dalam insiden terbakarnya speedboat Bella 72 saat kampanye di Kabupaten Pulau Taliabu, Sabtu (12/10).
Desa Antikorupsi bukan sebuah perlombaan. Konsep tersebut merupakan upaya mencegah terjadinya korupsi dengan melibatkan aparatur desa dan masyarakat
PEMILU sudah berlalu lama, tapi efek yang mengikuti masih terus ada, khususnya perihal penetapan calon terpilih maupun pergantian antarwaktu.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menjelaskan status pencalonan dari calon Gubernur Bengkulu Pilkada 2024 Rohidin Mersyah yang terjaring OTT KPK
Helmi Hasan dan Mian ditetapkan sebagai pasangan calon usai memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Gubernur Bengkulu dengan perolehan suara sebanyak 616.469 suara sah.
Aktivitas masyarakat yang ingin mengurus surat pengantar berbagai hal tidak bisa dilakukan sementara waktu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Reny Hendrawati mengatakan perangkat daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat tetap memberikan pelayanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved