Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Forum Cendekiawan Melanesia Indonesia (Forkamsi) Albert Hama ikut prihatin dengan kasus OTT yang menimpa Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Kasus ini menurut dia patut menjadi catatan khusus untuk kepemimpinan di Maluku Utara pada masa yang akan datang.
"Pertama tentu saja kami prihatin dengan masalah yang menimpa beliau dan berharap proses hukum yang dijalankan saat ini bisa berjalan lancar. Namun lebih penting lagi adalah kasus ini pantas menjadi catatan serius untuk kepemimpinan di Maluku Utara pada masa yang akan datang," ungkap Albert kepada wartawan, Rabu (20/12).
Menurut dia OTT Gubernur Maluku Utara dan beberapa pejabat oleh KPK di Jakarta maupun di Ternate adalah potret suram yang tidak bisa lagi diwarisi oleh pemimpin Malut pada masa yang akan datang.
Baca juga : Jokowi Keluarkan Kepres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK pada November 2023
Apa yang menimpa Abdul Ghani Kasuba kata dia adalah gambaran bahwa masyarakat perlu rasional memilih pemimpin yang bukan hanya karena faktor agama, suku apalagi uang.
Baca juga : Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Resmi Jadi Tahanan KPK
"Memilih pemimpin karena seseorang agamanya bagus atau satu suku dengan saya itu sudah tidak zamannya lagi. Karena kita tidak sedang mencari pemimpin agama tetapi pemimpin masyarakat. Artinya warga diarahkan untuk rasional memilih pemimpin berdasarkan integritas, rekam jejak, kemampuan dan kompetensi," jelas Albert.
Provinsi Maluku Utara ke depan lanjut Albert harus memastikan pemimpinnya yang benar-benar memberikan kesejahteraan untuk masyarakat dan tidak terjebak pada hal-hal sempit soal suku maupun agama.
"Yang penting adalah pemimpin itu mau bekerja untuk rakyat, integritasnya baik, kemampuannya ada, bukan karena faktor agama maupun suku. Kasus ini harusnya jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Maluku Utara," tukasnya.
Tambahan juga kata Albert pemimpin Maluku Utara ke depan harus sosok yang sudah cukup mapan secara materi sehingga tidak tergoda lagi dengan kepentingan sesaat terkait uang. Provinsi Maluku Utara adalah daerah yang sedang membangun dan masyarakatnya masih banyak hidup miskin.
"Dan saat ini kita di Maluku Utara ini banyak sekali tokoh yang pernah punya pengalaman memimpin daerah kabupaten yang layak kita dorong. Kami ingin agar mereka muncul ke permukaan saat ini untuk menjawab tantangan Maluku Utara ke depan. Namun jangan lihat agamanya apa, sukunya apa. Tapi lihat rekam jejaknya, integritasnya dan kemampuannya. Kasus saat ini cukup memberikan pelajaran untuk kita di Maluku Utara," pungkas Albert. (Z-8)
Tujuh kru KM Ganda Nusantara 17 berhasil dievakuasi dengan bantuan KM Sabuk Nusantara 115 yang melintas di perairan tersebut setelah mengalami insiden di Maluku Utara.
Terpantau Siklon Tropis Nuri yang sedang aktif di Samudra Pasifik bagian utara Papua. Fenomena ini menyebabkan belokan dan perlambatan angin di sekitar wilayah Maluku Utara.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyegel area operasional PT Mineral Trobos, perusahaan tambang nikel milik pengusaha David Glen Oei.
Budaya K3 tidak dapat dibangun secara instan, melainkan memerlukan konsistensi dan partisipasi aktif dari seluruh pihak.
Meski dijual dengan harga Rp25 ribu per mangkuk, permintaan gohu ikan di bulan Ramadan selalu tinggi hingga stok yang tersedia habis terjual.
Bagi masyarakat Maluku Utara, Lalampa bukan sekadar makanan, melainkan tradisi yang tak terpisahkan dari momen kebersamaan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved