Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA Umum Forum Cendekiawan Melanesia Indonesia (Forkamsi) Albert Hama ikut prihatin dengan kasus OTT yang menimpa Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Kasus ini menurut dia patut menjadi catatan khusus untuk kepemimpinan di Maluku Utara pada masa yang akan datang.
"Pertama tentu saja kami prihatin dengan masalah yang menimpa beliau dan berharap proses hukum yang dijalankan saat ini bisa berjalan lancar. Namun lebih penting lagi adalah kasus ini pantas menjadi catatan serius untuk kepemimpinan di Maluku Utara pada masa yang akan datang," ungkap Albert kepada wartawan, Rabu (20/12).
Menurut dia OTT Gubernur Maluku Utara dan beberapa pejabat oleh KPK di Jakarta maupun di Ternate adalah potret suram yang tidak bisa lagi diwarisi oleh pemimpin Malut pada masa yang akan datang.
Baca juga : Jokowi Keluarkan Kepres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK pada November 2023
Apa yang menimpa Abdul Ghani Kasuba kata dia adalah gambaran bahwa masyarakat perlu rasional memilih pemimpin yang bukan hanya karena faktor agama, suku apalagi uang.
Baca juga : Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Resmi Jadi Tahanan KPK
"Memilih pemimpin karena seseorang agamanya bagus atau satu suku dengan saya itu sudah tidak zamannya lagi. Karena kita tidak sedang mencari pemimpin agama tetapi pemimpin masyarakat. Artinya warga diarahkan untuk rasional memilih pemimpin berdasarkan integritas, rekam jejak, kemampuan dan kompetensi," jelas Albert.
Provinsi Maluku Utara ke depan lanjut Albert harus memastikan pemimpinnya yang benar-benar memberikan kesejahteraan untuk masyarakat dan tidak terjebak pada hal-hal sempit soal suku maupun agama.
"Yang penting adalah pemimpin itu mau bekerja untuk rakyat, integritasnya baik, kemampuannya ada, bukan karena faktor agama maupun suku. Kasus ini harusnya jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Maluku Utara," tukasnya.
Tambahan juga kata Albert pemimpin Maluku Utara ke depan harus sosok yang sudah cukup mapan secara materi sehingga tidak tergoda lagi dengan kepentingan sesaat terkait uang. Provinsi Maluku Utara adalah daerah yang sedang membangun dan masyarakatnya masih banyak hidup miskin.
"Dan saat ini kita di Maluku Utara ini banyak sekali tokoh yang pernah punya pengalaman memimpin daerah kabupaten yang layak kita dorong. Kami ingin agar mereka muncul ke permukaan saat ini untuk menjawab tantangan Maluku Utara ke depan. Namun jangan lihat agamanya apa, sukunya apa. Tapi lihat rekam jejaknya, integritasnya dan kemampuannya. Kasus saat ini cukup memberikan pelajaran untuk kita di Maluku Utara," pungkas Albert. (Z-8)
PEMBANGUNAN infrastruktur telekomunikasi satelit perlu dilakukan untuk mendukung transformasi digital di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya Maluku Utara.
SEJUMLAH anak berbakat dari Pulau Morotai, Maluku Utara, tiba di Kampus UI Depok. Ini menjadi babak baru dalam perjalanan Ekspedisi Patriot UI di Morotai.
Gubernur DKI Pramono Anung mengapresiasi proses konsolidasi yang dilakukan kedua bank sebagai bentuk nyata kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus wujud kolaborasi antarwilayah.
PASANGAN Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos dan Sarbin Sehe, menandai lembar baru dalam sejarah politik di Maluku Utara
GUBERNUR Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menekankan pentingnya peningkatan kualitas mutu pendidikan di wilayahnya.
SEMBILAN lokasi fasilitas pendidikan dan kesehatan Provinsi Maluku Utara yang mengalami keterbatasan konektivitas memperoleh bantuan layanan internet satelit.
Padahal, sektor kehutanan mengelola aset negara dengan nilai triliunan rupiah dan memiliki peran penting dalam keberlanjutan lingkungan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Inhutani V Jakarta.
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan tidak ada yang perlu ditakuti terkait rencana Komisi III DPR RI memanggil KPK untuk rapat dengar pendapat (RDP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved