Hari Ini PN Jaksel Bacakan Putusan Praperadilan Firli Bahuri

Status Tersangka Sahbirin Noor Belum Rampung Diputuskan KPK

Sahbirin juga sampai saat ini belum dipanggil KPK. Padahal, pihak berperkara lainnya dalam kasus dugaan suap tiga proyek di Kalsel sudah masuk tahap persidangan.

MAKI Gugat KPK Secara Praperadilan Terkait Kasus Petral dan SKK Migas

Boyamin mengatakan, gugatan itu dipisah menjadi dua perkara. Praperadilan ini dimaksudkan agar KPK mengusut tuntas kasus tersebut karena dinilai merugikan banyak pihak.

KUHAP Baru Perlu Atur Ulang Pra Peradilan dan PK

Menurutnya, pra peradilan bisa dilakukan untuk semua upaya paksa, mulai dari penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Kuasa Hukum Sebut Kebijakan Impor Tom Lembong untuk Kepentingan Masyarakat

KUASA Hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi menilai kebijakan impor raw sugar alias gula kristal mentah yang kala itu diterbitkan oleh Tom Lembong bukan sebuah masalah.

Berkas Mau Dilimpahkan, Tapi Kubu Hasto Minta KPK Hormati Praperadilan

Maqdir menilai praperadilan penting untuk perkara kliennya. Kubu Hasto dipastikan akan memprotes sikap KPK.

Penahanan Hasto Buktikan tak Ada yang Kebal Hukum

Wildan juga mengapresisi Ketua KPK Setyo Budiyanto yang mengumumkan penahanan terhadap Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2). 

KPK Sudah Siap Ajukan Banding sebelum Hasto Diberi Amnesti

PRESIDEN Prabowo Subianto dan DPR memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah siap mengajukan banding.

Prabowo Berikan Amnesti Hasto Kristiyanto, Ini Kata KPK

PRESIDEN Prabowo Subianto dan DPR secara mengejutkan memutuskan untuk memberikan pengampunan atau amnesti untuk Sekjen Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Soal Banding Vonis Hasto, KPK: Sabar, Kami masih Mengkaji

Jaksa dan terdakwa sejatinya memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap atas vonis yang dibacakan. KPK tidak mau buru-buru selama waktu yang diberikan belum habis.

Ada Apa KPK Sambangi Pemda DIY?

Hingga Juli 2025 terdapat 12 titik tambang ilegal skala besar di DIY. Dampak kerusakan lingkungan dan infrastrukturnya dinilai sangat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah. 

RUU KUHAP Dikritik Lemahkan KPK, Wamenkum: tak Perlu Khawatir

WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal  kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK

KPK Nilai Pasal 21 yang Digugat Hasto Sangat Penting untuk Jerat Koruptor

Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.

Jalinan Erat 75 Tahun Indonesia-Tiongkok

Arah Pendidikan Digital Anak Indonesia

Menuju Sistem Pangan Bermartabat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia