Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
POLDA Metro Jaya berharap majelis hakim memberi putusan yang adil terkait praperadilan tersangka Firli Bahuri. Pembacaan putusan praperadilan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif itu digelar pada Selasa, 19 Desember 2023.
"Kita berharap tentunya PN (pengadilan negeri) Jakarta Selatan memberikan putusan yang lebih objektif," kata Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Putu Putera Sedana kepada wartawan, Senin, 18 Desember 2023.
Putu mengatakan fakta-fakta hukum sudah jelas. Apalagi, ada saksi fakta yang diyakini menjadi salah satu bahan pertimbangan majelis hakim. "Kurang lebih kami menyiapkan dua dan tiga ahli. Dari pihak pemohon juga demikian," papar dia.
Baca juga : 6 Jaksa Kejati Jakarta Teliti Berkas Perkara Firli Bahuri
Putu menyebut ada temuan baru yang ditanyakan kepada saksi fakta dan saksi ahli. Beberapa dokumen ada yang tidak linear terhadap kasus yang disampaikan pemohon.
"Salah satunya adalah dokumen-dokumen yang tidak terkait dengan konteksnya," jelas dia.
Baca juga : Praperadilan Firli Harus Ditolak Supaya Kasusnya Terbongkar Secara Utuh
Putu menyebut pihaknya menyidik dugaan pemerasan yang dilakukan Firli yang terjadi di Kementerian Pertanian. Namun ada beberapa dokumen yang justru berhubungan dengan Kementerian Perhubungan.
"Dalam hal ini kereta api. Ini temuan yang tentunya kami ungkap di fakta persidangan untuk bertanya kepada saksi maupun ahli," ujar dia. (MGN/Z-4)
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
PRESIDEN Prabowo Subianto dan DPR memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah siap mengajukan banding.
PRESIDEN Prabowo Subianto dan DPR secara mengejutkan memutuskan untuk memberikan pengampunan atau amnesti untuk Sekjen Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jaksa dan terdakwa sejatinya memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap atas vonis yang dibacakan. KPK tidak mau buru-buru selama waktu yang diberikan belum habis.
Hingga Juli 2025 terdapat 12 titik tambang ilegal skala besar di DIY. Dampak kerusakan lingkungan dan infrastrukturnya dinilai sangat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved