Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
POLDA Metro Jaya berharap majelis hakim memberi putusan yang adil terkait praperadilan tersangka Firli Bahuri. Pembacaan putusan praperadilan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif itu digelar pada Selasa, 19 Desember 2023.
"Kita berharap tentunya PN (pengadilan negeri) Jakarta Selatan memberikan putusan yang lebih objektif," kata Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Putu Putera Sedana kepada wartawan, Senin, 18 Desember 2023.
Putu mengatakan fakta-fakta hukum sudah jelas. Apalagi, ada saksi fakta yang diyakini menjadi salah satu bahan pertimbangan majelis hakim. "Kurang lebih kami menyiapkan dua dan tiga ahli. Dari pihak pemohon juga demikian," papar dia.
Baca juga : 6 Jaksa Kejati Jakarta Teliti Berkas Perkara Firli Bahuri
Putu menyebut ada temuan baru yang ditanyakan kepada saksi fakta dan saksi ahli. Beberapa dokumen ada yang tidak linear terhadap kasus yang disampaikan pemohon.
"Salah satunya adalah dokumen-dokumen yang tidak terkait dengan konteksnya," jelas dia.
Baca juga : Praperadilan Firli Harus Ditolak Supaya Kasusnya Terbongkar Secara Utuh
Putu menyebut pihaknya menyidik dugaan pemerasan yang dilakukan Firli yang terjadi di Kementerian Pertanian. Namun ada beberapa dokumen yang justru berhubungan dengan Kementerian Perhubungan.
"Dalam hal ini kereta api. Ini temuan yang tentunya kami ungkap di fakta persidangan untuk bertanya kepada saksi maupun ahli," ujar dia. (MGN/Z-4)
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved