Ganjar-Mahfud Dinilai Mumpuni Benahi Sektor Hukum

PAKAR Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Hasrullah mengatakan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dianggap mumpuni untuk membenahi sektor hukum dan pemberantasan korupsi yang tengah loyo saat ini. Apalagi ada sosok Mahfud yang luar biasa dengan pengalaman segudang di bidang hukum.

“Mahfud itu luar biasa, pernah Menteri Pertahanan, pernah di Mahkamah Konstitusi sekarang Menko Polhukam, tetap hidup sederhana,” kata Hasrullah saat dihubungi Selasa (12/12).

Bukan cuma ahli dalam bidang hukum dan pemerintahan, Mahfud juga bisa diterima semua kalangan. “Biar dia orang Madura, tetapi ke-Indonesianya juga lengkap,” imbuh Hasrullah. 

Baca juga: Tarik Investor Asing, Ganjar Tegaskan Pentingnya Kepastian Hukum

Bagi Hasrullah, ada beberapa pekerjaan rumah bagi calon pemimpin Indonesia masa depan. Salah satunya penegakan hukum dan HAM, serta pemberantasan korupsi. 

“Penegakan hukum, dan sekarang banyak tercoreng di KPK. Marwah penegakan hukum harus nomor satu, agar tindakan korupsi dan kolusi sangat kasat mata, tidak ada lagi,” jelas Hasrullah. 

Baca juga: Strategi Capres Berantas Korupsi Jadi Kunci Penting di Debat Perdana

Komitmen penegakan hukum tidak mudah, namun harus menjadi prioritas para pasangan calon presiden dan wakil. Memastikan bahwa pemerintahan yang akan mereka bangun itu bersih. 

Kemudian yang penting dan segera adalah memastikan netralitas aparat negara. “Di awal reformasi netralitas dijunjung tinggi baik Polri, TNI, ASN. Tidak boleh berpolitik praktis,” sebut Hasrullah. 

Aparat yang netral, lepas dari intervensi kekuasaan, maka Pemilu bisa berlangsung Jujur dan Adil. Lebih lanjut Hasrullah mengingatkan tiga pasang calon untuk bertanding sportif dan menjunjung tinggi demokrasi. “Demokrasi ada pertarungan gagasan, apakah dilaksanakan atau tidak, kita butuh public speaker handal,” kata Hasrullah. 

Sebelumnya, Ganjar saat berbicara di hadapan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan jika penegakan dan kepastian hukum adalah kunci suksesnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Debat Jangan Gimik

Sementara itu, Direktur Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan Debat Pilpres merupakan forum untuk tukar gagasan ide dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Bukan forum untuk gimik dan pencitraan. 

“Debat juga mempersilahkan para kontestan dalam mendukung atau menyanggah konsep dan implementasinya ke depan. Sehingga, debat seharusnya dimaknai dalam konteks di atas, bukan forum gimmick dan pencitraan, bukan pula forum yang perlu dihindari atau bukan juga panggung kampanye yang dapat berisikan apapun dari para paslon,” kata Aditya.

Debat perdana dengan isu Penegakan Hukum dan HAM sudah dilaksanakan. Aditya memandang usai debat ini isu tentang demokrasi, hukum dan HAM masih akan hangat dibicarakan. 

“Semua paslon akan bersepakat bahwa demokrasi adalah penting dan harus dijaga. Hanya saja tentu, ada pandangan yang kritis terhadap situasi politik demokrasi dan penegakan hukum saat ini untuk diangkat dalam publik. Ini yang tentu akan seru untuk dibicarakan dan mungkin berdampak terhadap pengembangan isu-isu elektoral ke depan beberapa pekan ke depan,” prediksi Aditya. 

Masih ada empat agenda debat capres-cawapres ke depan, paslon diharapkan kian matang dengan gagasan serta program mereka. Sehingga masyarakat bisa jernih melihat dalam memilih nanti. 

“Selain soal figur/ketokohan adalah elemen penting yang diperhatikan pemilih, namun soal program kerja juga adalah serius diperhatikan pemilih. Apalagi relatif pemilih yang masih bimbang terhadap capres juga relatif masih tinggi kisaran 45 persen. Sehingga, debat menjadi penting,” tandasnya. (RO/Z-7)