Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETIGA calon presiden (capres) 2024 akan segera melaksanakan debat capres pertama pada Selasa (12/12) dengan fokus utama debat yakni hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Pengamat politik kebijakan publik Universitas Indonesia (UI), Vishnu Juwono menjelaskan ketiga capres perlu menunjukkan komitmennya yang serius terhadap permasalahan korupsi yang sangat kompleks di Tanah Air.
"Mengingat kasus Korupsi yang melibatkan pejabat tinggi publik kian banyak. Jadi harapan publik yang tinggi terkait program pemberantasan korupsi dari ketiga calon presiden RI periode 2024 - 2029," kata Vishnu di Jakarta, Senin (11/12.
Analisis Vishnu menunjukkan bahwa dalam visi misi yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dipublikasikan kepada masyarakat, ketiga kandidat cenderung memberikan jaminan yang masih terlalu normatif tanpa menyajikan langkah-langkah spesifik dalam program pemberantasan korupsi.
Baca juga : Kampanye dan Debat Pilpres 2024, Membangun Kecerdasan Sosial
Misalnya, meskipun mereka menjamin melindungi independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun belum secara tegas menyebutkan apakah akan merevisi secara total Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 KPK. Mengingat kredibilitas KPK pada titik terendah dengan penetapan status tersangka Ketuanya baru-baru ini yakni Firli Bahuri.
Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud: Tidak Ada Persiapan Khusus Hadapi Debat Perdana
“Dalam visi-misinya ketiga capres belum bisa memastikan terpilihnya Komisioner KPK yang kredibel serta kurangnya kejelasan dalam memperbaiki koordinasi dan keselarasan antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam memproses kasus korupsi,” ungkapnya.
Doktor lulusan London School of Economics (LSE) ini juga mencatat pertanyaan krusial dalam visi dan misi para capres juga muncul mengenai sektor prioritas untuk pemberantasan korupsi. Mulai dari sumber daya alam, sektor keuangan, persenjataan, infrastruktur, atau sektor lain yang dianggap harus menjadi fokus utama.
"Debat pertama ini sangat penting untuk mengungkapkan kepada publik program pemberantasan korupsi yang lebih detail, konkrit, dan realistis dari ketiga kandidat. Pengalaman pemerintah Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa fokus utama pada pencegahan Korupsi tidak memberikan hasil yang memuaskan, terbukti 8 menteri atau Wakil Menteri di duga atau terjerat kasus korupsi,” ungkapnya.
Dengan meningkatnya urgensi pemberantasan korupsi, publik ingin mendengar solusi yang konkret dan terperinci dari calon presiden Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Vishnu mengajak semua pihak untuk mengikuti debat ini secara cermat.
"Ketajaman argumen pada debat pertama para capres ini dapat menjadi tolak ukur bagi publik dalam menilai komitmen nyata dari calon presiden terkait pemberantasan korupsi, suatu isu yang sangat sentral dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas, dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Vishnu.(Z-8)
Dia mengatakan bahwa kenaikan gaji tersebut perlu diiringi pengawasan yang kuat, sehingga para hakim dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.
Oleh sebab itu, Setyo menegaskan tidak ada kendala bagi KPK untuk memanggil Gubernur BI sebagai saksi kasus tersebut.
Sementara itu, dia mengatakan bahwa KPK saat ini sudah mendapatkan informasi tentang lokasi jet pribadi tersebut, meski masih ada sejumlah hal yang perlu dipastikan.
Setyo mengatakan KPK melalui Pemerintah Indonesia sudah mengikuti semua permintaan Singapura untuk pemulangan Tannos. Bahkan, dokumen yang kurang pun buru-buru dipenuhi.
Budi mengatakan, KPK masih menyambangi sejumlah lokasi yang diduga menjadi lokasi pelarian Harun. Namun, hasil pengejaran sampai saat ini masih nihil.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa gaji hakim di Indonesia akan mengalami kenaikan signifikan hingga 280%
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
Survei Litbang Kompas dilakukan pada 7–13 April 2025 terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
Permasalahan di Raja Ampat keburu melebar sebelum kajian KPK rampung.
Akibat perbuatan tersangka, berdasarkan hasil penyidikan kerugian negara lebih dari 20% dari dana hibah yang diterima
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
PM Spanyol Pedro Sánchez secara terbuka meminta maaf kepada rakyat Spanyol atas skandal korupsi yang mengguncang Partai Sosialis (PSOE).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved