Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KETIGA calon presiden (capres) 2024 akan segera melaksanakan debat capres pertama pada Selasa (12/12) dengan fokus utama debat yakni hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Pengamat politik kebijakan publik Universitas Indonesia (UI), Vishnu Juwono menjelaskan ketiga capres perlu menunjukkan komitmennya yang serius terhadap permasalahan korupsi yang sangat kompleks di Tanah Air.
"Mengingat kasus Korupsi yang melibatkan pejabat tinggi publik kian banyak. Jadi harapan publik yang tinggi terkait program pemberantasan korupsi dari ketiga calon presiden RI periode 2024 - 2029," kata Vishnu di Jakarta, Senin (11/12.
Analisis Vishnu menunjukkan bahwa dalam visi misi yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dipublikasikan kepada masyarakat, ketiga kandidat cenderung memberikan jaminan yang masih terlalu normatif tanpa menyajikan langkah-langkah spesifik dalam program pemberantasan korupsi.
Baca juga : Kampanye dan Debat Pilpres 2024, Membangun Kecerdasan Sosial
Misalnya, meskipun mereka menjamin melindungi independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun belum secara tegas menyebutkan apakah akan merevisi secara total Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 KPK. Mengingat kredibilitas KPK pada titik terendah dengan penetapan status tersangka Ketuanya baru-baru ini yakni Firli Bahuri.
Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud: Tidak Ada Persiapan Khusus Hadapi Debat Perdana
“Dalam visi-misinya ketiga capres belum bisa memastikan terpilihnya Komisioner KPK yang kredibel serta kurangnya kejelasan dalam memperbaiki koordinasi dan keselarasan antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam memproses kasus korupsi,” ungkapnya.
Doktor lulusan London School of Economics (LSE) ini juga mencatat pertanyaan krusial dalam visi dan misi para capres juga muncul mengenai sektor prioritas untuk pemberantasan korupsi. Mulai dari sumber daya alam, sektor keuangan, persenjataan, infrastruktur, atau sektor lain yang dianggap harus menjadi fokus utama.
"Debat pertama ini sangat penting untuk mengungkapkan kepada publik program pemberantasan korupsi yang lebih detail, konkrit, dan realistis dari ketiga kandidat. Pengalaman pemerintah Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa fokus utama pada pencegahan Korupsi tidak memberikan hasil yang memuaskan, terbukti 8 menteri atau Wakil Menteri di duga atau terjerat kasus korupsi,” ungkapnya.
Dengan meningkatnya urgensi pemberantasan korupsi, publik ingin mendengar solusi yang konkret dan terperinci dari calon presiden Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Vishnu mengajak semua pihak untuk mengikuti debat ini secara cermat.
"Ketajaman argumen pada debat pertama para capres ini dapat menjadi tolak ukur bagi publik dalam menilai komitmen nyata dari calon presiden terkait pemberantasan korupsi, suatu isu yang sangat sentral dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas, dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Vishnu.(Z-8)
(KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan Bupati Pati, Sudewo, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta di DJKA Kementerian Perhubungan
Immanuel Ebenezer alias Noel, saat menjabat sebagai Wamenaker, diduga meminta uang sebesar Rp3 miliar untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis ke Sultan di Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro
Noel meminta dibelikan motor oleh Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Irvian Bobby Mahendro (IBM).
Lisa tidak memerinci pertanyaan penyidik kepadanya. Sebagian pertanyaan disebut soal aliran dana dari Ridwan Kamil.
KPK mengaku miris dengan patokan harga Rp6 juta ini. Sebab, nominal itu jauh di atas rata-rata pendapatan buruh.
“IEG meminta untuk renovasi rumah (di wilayah) Cimanggis, IBM kasih Rp3 miliar,” ujar Setyo.
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved