Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETIGA calon presiden (capres) 2024 akan segera melaksanakan debat capres pertama pada Selasa (12/12) dengan fokus utama debat yakni hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Pengamat politik kebijakan publik Universitas Indonesia (UI), Vishnu Juwono menjelaskan ketiga capres perlu menunjukkan komitmennya yang serius terhadap permasalahan korupsi yang sangat kompleks di Tanah Air.
"Mengingat kasus Korupsi yang melibatkan pejabat tinggi publik kian banyak. Jadi harapan publik yang tinggi terkait program pemberantasan korupsi dari ketiga calon presiden RI periode 2024 - 2029," kata Vishnu di Jakarta, Senin (11/12.
Analisis Vishnu menunjukkan bahwa dalam visi misi yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dipublikasikan kepada masyarakat, ketiga kandidat cenderung memberikan jaminan yang masih terlalu normatif tanpa menyajikan langkah-langkah spesifik dalam program pemberantasan korupsi.
Baca juga : Kampanye dan Debat Pilpres 2024, Membangun Kecerdasan Sosial
Misalnya, meskipun mereka menjamin melindungi independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun belum secara tegas menyebutkan apakah akan merevisi secara total Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 KPK. Mengingat kredibilitas KPK pada titik terendah dengan penetapan status tersangka Ketuanya baru-baru ini yakni Firli Bahuri.
Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud: Tidak Ada Persiapan Khusus Hadapi Debat Perdana
“Dalam visi-misinya ketiga capres belum bisa memastikan terpilihnya Komisioner KPK yang kredibel serta kurangnya kejelasan dalam memperbaiki koordinasi dan keselarasan antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam memproses kasus korupsi,” ungkapnya.
Doktor lulusan London School of Economics (LSE) ini juga mencatat pertanyaan krusial dalam visi dan misi para capres juga muncul mengenai sektor prioritas untuk pemberantasan korupsi. Mulai dari sumber daya alam, sektor keuangan, persenjataan, infrastruktur, atau sektor lain yang dianggap harus menjadi fokus utama.
"Debat pertama ini sangat penting untuk mengungkapkan kepada publik program pemberantasan korupsi yang lebih detail, konkrit, dan realistis dari ketiga kandidat. Pengalaman pemerintah Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa fokus utama pada pencegahan Korupsi tidak memberikan hasil yang memuaskan, terbukti 8 menteri atau Wakil Menteri di duga atau terjerat kasus korupsi,” ungkapnya.
Dengan meningkatnya urgensi pemberantasan korupsi, publik ingin mendengar solusi yang konkret dan terperinci dari calon presiden Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Vishnu mengajak semua pihak untuk mengikuti debat ini secara cermat.
"Ketajaman argumen pada debat pertama para capres ini dapat menjadi tolak ukur bagi publik dalam menilai komitmen nyata dari calon presiden terkait pemberantasan korupsi, suatu isu yang sangat sentral dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas, dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Vishnu.(Z-8)
PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung kunjungi Pati.
Hak menentukan hasil akhir ini sering kali disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau materiil.
Transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Berdasarkan catatan KPK, Endin Samsudin sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.03 WIB.
KETUA Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons kasus Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved