Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
ALIANSI Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) akan menggelar acara akbar kolaborasi antara orasi kebangsaan dan konser musik bertajuk: Panggung Rakyat:”Bongkar”, di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (9/12).
Ketua Pelaksana Raiden Soedjono menjelaskan, acara gratis dan terbuka untuk umum ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Anti Korupsi dan Hari HAM Sedunia.
“Konsep kreatif acara ini akan memberikan ‘experiences’ kepada masyarakat yang hadir. Mereka tak hanya menyaksikan orasi kebangsaan dan konser musik saja, tapi juga sebuah atmosfer Sejarah Kelam Indonesia, yang tak terlupakan. Dikemas dalam bentuk Seni Instalasi yang menyajikan foto peristiwa kerusuhan Mei 1998, serta foto berbagai oelanggaran HAM,” ujarnya lewat keetrangan yang diterima, Kamis (7/12).
Baca juga: Persoalan HAM tidak Beres di Era Jokowi, Semua Capres Diminta Beri Solusi
Komunitas seniman, budayawan, akademisi, mahasiswa, profesional agamawan, aktivis anti-KKN, korban pelanggaran HAM, LSM serta tokoh masyarakat yang tergabung dalam ASDI dijadwalkan hadir mengisi acara ini.
“Khusus untuk konser musik, Panggung Rakyat ‘Bongkar’, akan menampilkan musisi dengan reputasi karya lagu kritikal. Seperti lagu ‘Bongkar’, yang dipopulerkan oleh grup band Swami (Sawung Jabo, Iwan Fals, Jockie Suryoprayogo, Totok Tewel, Naniel, Inisisri, Nanoe). Diksi ‘Bongkar’ pun dipilih sebagai tema sentral dari Panggung Rakyat tersebut,” papar Raiden.
Baca juga: Jelang Debat Capres-Cawapres, KPU Diingatkan Soal Agenda Perempuan
Ekonom Faisal Basri yang akan berorasi di acara itu mengatakan momen panggung rakyat bongkar ini merupakan semacam kesadaran kolektif untuk bersuara tentang kondisi bangsanya, tentang potensi permasalahan bangsa di masa mendatang
“Kami, peduli tentang korupsi, kolusi dan nepotisme. Kami peduli tentang pelaggaran atas hak azasi manusia. Saatnya kami bersatu membangun kesadaran kolektif tersebut,” tandasnya.
Iwa K, Rapper yang menjadi salah satu penampil sekaligus menjadi pengundang dalam acara yang dikelola secara swadaya itu mengatakan, kegiatan ini merupakan sarana bagi rakyat mengekspresikan sikap terhadap kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja.
“Sebagai pelaku seni di musik hiphop, acara ini sebagai keperluan gue untuk mengekspresikan yang gue rasakan yang terjadi di kondisi saat ini dan kenapa masyarakat harus hadir itu perlu atas kejadian yang terjadi. Dan ini waktunya kita untuk bersikap di Panggung Rakyat Bongkar,” kata Iwa.
Sebagai informasi, musisi yang akan tampil mengisi Panggung Rakyat ‘Bongkar’ tersebut, antara lain; Kotak, Anto Baret feat Andi Malewa, Endank Soekamti, Tony Q. Rastafara, Jamrud, Dead Squad, Pas Band, Iwa K., Young Lex & Friends, serta musisi lainnya.
Sementara sejumlah nama yang akan menyampaikan orasi kebangsaan adalah Usman Hamid, Faisal Basri, Ikrar Nusa Bhakti, Zoemrotin K. Soesilo, Danang Widoyoko, M. Roni Syamsuri, Abdullah Riansyah, Arya Dewi Prayetno, Ahmad Tomi Wijaya, Ririn Sefsani, Horja Bius, Fajar Merah, Muhammad Suhud, Bivitri, Lilik dan sejumlah nama lainnya yang berasal dari berbagai elemen masyarakat (P-3)
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Secara lirik, Adu Domba dari Methosa berfungsi sebagai dokumentasi ingatan publik atas serangkaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.
Kekerasan yang dialami perempuan tidak terbatas pada kekerasan fisik, melainkan juga melalui upaya pembungkaman suara publik.
Direktur Senior Amnesty International untuk Riset, Advokasi, Kebijakan, dan Kampanye, Erika Guevara-Rosas mengecam keras pola penindakan yang dinilai sistemik tersebut.
Meskipun HAM adalah hak dasar manusia, dalam praktiknya sering terjadi penindasan dan pelanggaran, yang mengakibatkan banyak korban jiwa.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, menjadi landasan utama dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang universal.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi pada 1948 memberikan standar global untuk perlindungan hak-hak ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved