PDIP Heran PSI Pasang Baliho Jokowi

Polisi Pastikan Penanganan Kasus Ijazah Palsu Jokowi Sesuai Prosedur, Bantah Tebang Pilih

Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.

SP3 Terbit, Eggi Sudjana dan Damai Lubis tak Lagi Sandang Status Tersangka

Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Habis Perdamaian Eggi Sudjana-Jokowi, Terbitlah Tuduhan Rp100 Miliar

Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.

Roy Suryo Bersikukuh Keaslian Ijazah Jokowi hanya 1 Persen

Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.

Roy Suryo Klaim Eggi Sudjana tak Minta Maaf ke Jokowi

Roy pun memperlihatkan sebuah kertas yang menampilkan foto Jokowi berpelukan dengan Eggi Sudjana. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu memastikan foto tersebut palsu.

Roy Suryo Cs Keberatan Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Refly mengaku baru dapat informasi bahwa saksi dan ahli meringankan itu dipanggil untuk diperiksa pada Selasa (20/1).

Mensesneg : Penerapan e-Voting untuk Pemilu tak Bisa Tergesa-gesa

Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa. 

PKS Soal Pilkada Lewat DPRD: Jangan Terburu-buru Mengambil Keputusan

Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.

Ketua Komisi II DPR Sebut Kodifikasi Pemilu Diperlukan Satukan Aturan Pilpres hingga Pilkada

Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.

Sistem Mufakat Dinilai Asumsi Prematur Para Elite

Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.

Publik Tolak Pilkada via DPRD, Golkar: Mungkin yang Dibayangkan Era Orde Baru

Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.

Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Pusat-Lokal Final, Pakar Politik: Harus Dilaksanakan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia