Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
BEREDAR baliho bergambarkan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tulisan 'PSI Partai Jokowi' di sejumlah kawasan.
Baca juga: DPR Jangan Sekadar Gimik untuk Panggil Jokowi
Politikus PDIP Ronny Talapessy mengaku bertanya-tanya mengapa PSI memasang baliho dengan tulisan tersebut. Pasalnya, Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP mengapa memilih mengendorse partai lain ketimbang partainya sendiri.
"Ya saya juga bertanya-tanya. Karena setahu saya beliau adalah kader PDI Perjuangan, tapi kok malah endorse partai lain. Mungkin bisa tanya langsung ke beliau Pak Jokowi dan pengurus PSI kenapa kok bisa begitu?" kata Ronny.
Baca juga: Viral Pengendara Mobil Pelat Merah Pasang Baliho Ganjar-Mahfud, TKN Prabowo: Biar Bawaslu Proses
Lebih lanjut, Ronny menjelaskan PDI Perjuangan merupakan partai yang memiliki sejarah dan ideologi, dan cita-cita yang jelas. Selian itu, partai berlambang kepala banteng itu juga ikut mengkonsep dan mengawal nawacita selama sembilan tahun terakhir.
"PDI Perjuangan akan selalu mencetak kader-kader terbaik untuk Indonesia. Kami percaya ideologi yang kuat, sistem pengkaderan yang baik, pasti akan melahirkan tokoh, figur yang berkualitas. Kita sudah memberikan yang terbaik untuk Pak Jokowi dan keluarga," tandasnya. (P-3)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi diisukan menjadi Watimpres. Jokowi merespons akan tetap di kediamannya di Solo
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo dicecar pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya dengan 10 pertanyaan mendalam selama 2,5 jam di Mako Polresta Surakarta, Rabu (11/2).
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved