KPK Minta Wamenkumham dkk Kooperatif Saat Dipanggil Lagi

OTT Wali Kota Madiun, Pukat UGM Nilai Digitalisasi Pengadaan belum Mampu Cegah Korupsi

Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.

Terima Rp12 Miliar, Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto Beli Toyota Zenix

KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).

Tersandera Kasus Hukum, Proyek Jalan Nangka Depok Terbengkalai 10 Tahun

Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Tersangka Korupsi Kuota Haji Bertambah Jika Ada Peran Krusial

Budi mengatakan, ada sejumlah orang yang perannya masih diulik penyidik dalam kasus ini. Mereka yang diawasi mulai dari pejabat sampai pihak swasta.

Seorang ASN Dinas Pendidikan Indramayu Jadi Tersangka Dugaan Korupsi

HH ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023

26 Orang Didakwa Taruhan Ilegal dalam Skandal Besar Pengaturan Skor Basket NCAA

Jaksa AS mengungkap skema pengaturan skor besar-besaran di basket perguruan tinggi (NCAA). Melibatkan puluhan pemain dan taruhan hingga ratusan ribu dolar.

Wamenkum Akui Penyusunan KUHP Penuh Dilema dan Tarik Ulur Aspirasi Kepentingan

Eddy juga menekankan bahwa pemerintah berada pada situasi dilematis dengan perbedaan pandangan yang diametral.

Wamenkum Tegaskan Penyadapan Kasus Pidana Umum Harus Tunggu UU Khusus

Aparat penegak hukum kini tidak boleh melakukan penyadapan secara sembarangan untuk kasus tindak pidana umum. 

Wamenkum Ungkap Alasan Upaya Paksa dalam KUHAP Baru Tanpa Izin Pengadilan

Efektivitas waktu menjadi pertimbangan utama di balik kebijakan penangkapan tanpa izin tersebut.

Kini, Masyarakat Bisa Praperadilkan Laporan yang Diabaikan Polisi

Jika selama ini praperadilan identik dengan pengujian sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, kini ruang lingkupnya menjangkau efektivitas penanganan laporan masyarakat.

KUHAP Baru Izinkan Penangkapan tanpa Izin Pengadilan, Ini Penjelasan Wamenkum

Pemerintah menjelaskan alasan mengapa UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur kewenangan penegak hukum melakukan penangkapan tanpa izin pengadilan.

Penjelasan Pasal 256 KUHP Soal Demo: Alasan Wajib Lapor dan Sanksi Pidana

Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.

Krisis Iklim dan Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia