Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KETUA DPP Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi, merespons penilaian rendah Bacapres Ganjar Pranowo terhadap kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum.
"Sejalan dengan pernyataan Mas Ketumarep, terkait penilaian buruk dari Pak Ganjar terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi saat ini yang dinilai mengalami kemunduran, ini tentu akan menjadi pecutan dan masukan bagi Presiden Jokowi," tandas juru bicara TKN Prabowo - Gibran ini lewat keterangan yang diterima, Minggu (19/11).
Baca juga: Ganjar: Rapor Jokowi Jeblok setelah Putusan MK
Politisi muda yang karib disapa Uki ini menambahkan, penilaian Ganjar sebaiknya menjadi masukan bagi Presiden untuk mengevaluasi kinerja Menko Polhukam Mahfud MD.
"Kami doakan agar Pak Jokowi sebagai Presiden dan Prof Mahfud MD selaku Menkopolhukam RI sehat-sehat terus supaya dapat menjawab kritikan pak Ganjar dengan kerja-kerja yang lebih baik lagi, agar penilaian terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi dapat makin baik," tandasnya.
Baca juga: Ganjar Sebut Rapor Pemerintahan Jokowi Jeblok
Sebelumnya, Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 dari skor maksimal 10 untuk Pemerintah RI dalam hal penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi. Penilaian tersebut diutarakan oleh Capres yang diusung PDIP ini dalam sebuah forum dialog Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11). (P-3)
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
PRESIDEN Prabowo Subianto dikabarkan akan berbicara dalam sidang sesi ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat,
Ketika itu, Prabowo memberi sinyal bahwa upacara akan kembali digelar di IKN.
Logo baru PSI juga dinilai bermaksud mempertebal kesan sebagai partainya Jokowi karena huruf P yang lebih terbuka dari huruf P sebelumnya.
Jamiluddin mengatakan jika ingin rebranding, PSI harus menjawab persoalan yang sesunguhnya dihadapi partai anak muda tersebut.
Jokowi harusnya menyampaikan tuduhan tersebut dengan bukti.
POLITIKUS PDIP Aria Bima merespons pernyatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menilai ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran timbulkan asumsi liar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved