Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KETUA DPP Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi, merespons penilaian rendah Bacapres Ganjar Pranowo terhadap kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum.
"Sejalan dengan pernyataan Mas Ketumarep, terkait penilaian buruk dari Pak Ganjar terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi saat ini yang dinilai mengalami kemunduran, ini tentu akan menjadi pecutan dan masukan bagi Presiden Jokowi," tandas juru bicara TKN Prabowo - Gibran ini lewat keterangan yang diterima, Minggu (19/11).
Baca juga: Ganjar: Rapor Jokowi Jeblok setelah Putusan MK
Politisi muda yang karib disapa Uki ini menambahkan, penilaian Ganjar sebaiknya menjadi masukan bagi Presiden untuk mengevaluasi kinerja Menko Polhukam Mahfud MD.
"Kami doakan agar Pak Jokowi sebagai Presiden dan Prof Mahfud MD selaku Menkopolhukam RI sehat-sehat terus supaya dapat menjawab kritikan pak Ganjar dengan kerja-kerja yang lebih baik lagi, agar penilaian terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi dapat makin baik," tandasnya.
Baca juga: Ganjar Sebut Rapor Pemerintahan Jokowi Jeblok
Sebelumnya, Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 dari skor maksimal 10 untuk Pemerintah RI dalam hal penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi. Penilaian tersebut diutarakan oleh Capres yang diusung PDIP ini dalam sebuah forum dialog Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11). (P-3)
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
POLDA Metro Jaya melakukan penyelidikan terkait laporan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Polisi telah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMAN 6 Surakarta
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
kader PSI Dedy Nur Palakka menyebut Jokowi telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.
PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara terkait nama dua kapalnya, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang viral di media sosial.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
PERSOALAN rembesan gula rafinasi yang berlangsung menahun tidak bisa dianggap sebagai angin lalu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved