Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi, merespons penilaian rendah Bacapres Ganjar Pranowo terhadap kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum.
"Sejalan dengan pernyataan Mas Ketumarep, terkait penilaian buruk dari Pak Ganjar terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi saat ini yang dinilai mengalami kemunduran, ini tentu akan menjadi pecutan dan masukan bagi Presiden Jokowi," tandas juru bicara TKN Prabowo - Gibran ini lewat keterangan yang diterima, Minggu (19/11).
Baca juga: Ganjar: Rapor Jokowi Jeblok setelah Putusan MK
Politisi muda yang karib disapa Uki ini menambahkan, penilaian Ganjar sebaiknya menjadi masukan bagi Presiden untuk mengevaluasi kinerja Menko Polhukam Mahfud MD.
"Kami doakan agar Pak Jokowi sebagai Presiden dan Prof Mahfud MD selaku Menkopolhukam RI sehat-sehat terus supaya dapat menjawab kritikan pak Ganjar dengan kerja-kerja yang lebih baik lagi, agar penilaian terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi dapat makin baik," tandasnya.
Baca juga: Ganjar Sebut Rapor Pemerintahan Jokowi Jeblok
Sebelumnya, Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 dari skor maksimal 10 untuk Pemerintah RI dalam hal penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi. Penilaian tersebut diutarakan oleh Capres yang diusung PDIP ini dalam sebuah forum dialog Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11). (P-3)
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD berpendapat, posisi Indonesia semestinya berempati terhadap Iran.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Tradisi berdiskusi dengan para pemimpin terdahulu akan berdampak pada kualitas keputusan yang diambil. Dengan mempertimbangkan berbagai masukan.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden, wakil presiden, menteri luar negeri, serta ketua umum partai politik ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3) malam.
Presiden Prabowo Subianto mengundang SBY, Jokowi, Jusuf Kalla, hingga ketum parpol ke Istana Merdeka malam ini. Simak agenda dan daftar tokoh yang hadir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved