Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
CALON Presiden Nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Sabtu (18/11), menyebut kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo buruk, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial
Hal itu dikemukakannya saat menghadiri Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar (IKA UNM), di Makassar, Sulawesi Selatan.
Saat itu Ganjar mendapat pertanyaan dari tim pemantik dialog, Prof Zainal Arifin Muchtar dari UGM tentang berapa rapor pemerintahan Joko Widodo dari 1-10, Ganjar menjawab lima.
Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud MD Ingin Anwar Usman Diberhentikan dari Hakim MK
"Dengan adanya kasus di MK nilainya jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda, yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka niainya jeblok," ucap Ganjar, menjawab pertanyan nilai rapor Jokowi dari sisi penegakan Hukum dan HAM, demokrasi dan ekonomi.
Menurut Ganjar, ada kemarahan dan kecemasan, serta kegelisahan yang hadir di masyarakat. "Dan saya kira, itu jadi peringatan dalam konteks menjaga hukum agar berjalan lebih baik, lebih parsial dan kemudian hadir untuk semua, dan itu sesuatu yang penting," serunya.
Baca juga : Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Jauh dari Norma Hukum
Itulah kemudian, yang katanya membuat dia akhir-akhir ini lebih sering menggunakan baju berwarna hitam, kitambang hitam putih, saat kembali menjawab pertanyaan dari guru besar hukum UGM. "Iya pilihan baju hitam melihat konstruksi Indonnesia sekarang ini.
Termasuk Ganjar juga menilai, jika penegakan hukum di Indonesia yang sebelumnya disebutnya punya nilai 7-8, maka kali ini turun dan kurang dari angka itu.
"Faktor yang membuatnya turun adalah adanya rekaya dan intervensi," tegasnya.
Meski demikian, di mata Zainal Arifin, semua yang disampaikan Ganjar masih normatif, belum menawarkan solusi berbasis data.
Dalam menanggapinya, Ganjar berjanji akan membuat arus balik agar kondisi sosiologi hukum kembali ke jalannya. (Z-4)
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan jajaran Kabinet Indonesia Maju hingga kepala lembaga di Istana Negara.
Perluasan kabinet berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat.
Prabowo menyatakan atas nama dirinya sendiri sebagai Presiden Terpilih dan juga sekaligus mewakili anggota Kabinet Indonesia Maju mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Joko Widodo.
Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Jokowi menyampaikan permintaan maaf apabila ada perilaku yang kurang bekenan khususnya selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Tak ada pembahasan soal kursi menteri atau jabatan apa pun pada pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved