Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
CALON Presiden Nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Sabtu (18/11), menyebut kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo buruk, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial
Hal itu dikemukakannya saat menghadiri Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar (IKA UNM), di Makassar, Sulawesi Selatan.
Saat itu Ganjar mendapat pertanyaan dari tim pemantik dialog, Prof Zainal Arifin Muchtar dari UGM tentang berapa rapor pemerintahan Joko Widodo dari 1-10, Ganjar menjawab lima.
Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud MD Ingin Anwar Usman Diberhentikan dari Hakim MK
"Dengan adanya kasus di MK nilainya jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda, yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka niainya jeblok," ucap Ganjar, menjawab pertanyan nilai rapor Jokowi dari sisi penegakan Hukum dan HAM, demokrasi dan ekonomi.
Menurut Ganjar, ada kemarahan dan kecemasan, serta kegelisahan yang hadir di masyarakat. "Dan saya kira, itu jadi peringatan dalam konteks menjaga hukum agar berjalan lebih baik, lebih parsial dan kemudian hadir untuk semua, dan itu sesuatu yang penting," serunya.
Baca juga : Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Jauh dari Norma Hukum
Itulah kemudian, yang katanya membuat dia akhir-akhir ini lebih sering menggunakan baju berwarna hitam, kitambang hitam putih, saat kembali menjawab pertanyaan dari guru besar hukum UGM. "Iya pilihan baju hitam melihat konstruksi Indonnesia sekarang ini.
Termasuk Ganjar juga menilai, jika penegakan hukum di Indonesia yang sebelumnya disebutnya punya nilai 7-8, maka kali ini turun dan kurang dari angka itu.
"Faktor yang membuatnya turun adalah adanya rekaya dan intervensi," tegasnya.
Meski demikian, di mata Zainal Arifin, semua yang disampaikan Ganjar masih normatif, belum menawarkan solusi berbasis data.
Dalam menanggapinya, Ganjar berjanji akan membuat arus balik agar kondisi sosiologi hukum kembali ke jalannya. (Z-4)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan apresiasi terhadap kemampuan diplomasi dan pendekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
'Lambang gajah gagah perkasa, simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa, untuk rakyat ayo berjuang bersama.'
Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu petang sekitar pukul 18.00 WIB.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan jajaran Kabinet Indonesia Maju hingga kepala lembaga di Istana Negara.
Perluasan kabinet berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat.
Prabowo menyatakan atas nama dirinya sendiri sebagai Presiden Terpilih dan juga sekaligus mewakili anggota Kabinet Indonesia Maju mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Joko Widodo.
Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Jokowi menyampaikan permintaan maaf apabila ada perilaku yang kurang bekenan khususnya selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Tak ada pembahasan soal kursi menteri atau jabatan apa pun pada pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved