Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Polisi masih belum menentukan jadwal pemanggilan ulang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan SyahrulYasin Limpo (SYL).
"Nanti-nanti, ada update berikutnya minggu ini nanti kita tunggu saja," ujar Direskrimsus PMJ Kombes Ade Safri kepada awak media, Rabu (8/11).
Ditanya lebih lanjut oleh wartawan terkait kelanjutan kasus dugaan pemerasan ini, Ade Syafrin masih belum mau membeberkan jadwal lebih lanjut.
Baca juga: KPK Cegah 3 Kuasa Hukum SYL ke Luar Negeri
"Minggu ini kita update pasti oke, Nanti akan kita kabar," jelasnya.
Terpisah, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengatakan penetapan tersangka harus dilakukan melalui gelar perkara setelah pemeriksaan Firli pada Selasa lalu.
Baca juga: Polda Metro Jaya Diminta Transparan Usut Kasus Pemerasan SYL oleh Pimpinan KPK
Ia menegaskan, jika Firli tidak datang, hanya ada dua langkah yang dilakukan.
"Jemput paksa karena firli nih masih saksi, kemudian firli diperiksa. Setelah firli diperiksa, baru dilakukan gelar perkara," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri memastikan Firli Bahuri kembali mangkir untuk memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya soal pengusutan kasus dugaan pemerasan SYL oleh pimpinan KPK, Selasa (7/11).
"Saat ini posisi ada di Aceh, KPK di sana. Teman-teman ada beberapa kegiatan yang juga dihadiri. Mangkir itu kalau tidak ada pemberitahuan, tidak ada konfirmasi, itu saksi-saksi di mana pun. Pak Firli sudah berkirim surat kepada pihak Polda." kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. (Far/Z-7)
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK mendalami dugaan korupsi Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, yang menggunakan perusahaan penukaran valuta asing untuk menyamarkan uang Rp2,5 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
Penggeledahan terkait kasus Sudewo ini dilakukan dalam waktu sepekan. KPK juga menemukan uang yang diduga disimpan untuk Bupati nonaktif Pati itu.
KPK telah menyediakan berbagai saluran bagi masyarakat untuk menyerahkan bukti tambahan, termasuk melalui platform daring (online)
Bupati Sudewo menjadi salah satu tersangka bersama tiga orang lainnya dalam kasus dugaan pemerasan untuk pengisian jabatan perangkat desa di Pati, Selasa (20/1).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved