Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
LANGKAH politik Presiden Joko Widodo disorot sejumlah media asing. Presiden Indonesia selama dua periode tersebut dianggap telah mematikan demokrasi di Tanah Air.
Media asal Jerman, Handesblatt, menyatakan bahwa Jokowi tengah berupaya untuk membangun dinasti yang benar-benar baru. Kondisi itu pun dianggap sebagai pembangunan politik yang sangat problematis.
“Fakta bahwa Gibran yang berusia 36 tahun akan segera mengambil peran sentral di tingkat nasional adalah berkat keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi pekan lalu,” tulis Handelsblatt.
Baca juga: Besok MKMK Jadwalkan Pemeriksaan Panitera dan Ketua MK Anwar Usman
Bukan hanya media asing Handelsblatt saja menilai kesalahan langkah politik Jokowi dalam memimpin negara demokrasi. Namun Time juga melirik gaya Jokowi yang sudah tidak sehat di era puncak kariernya sebagai seorang presiden.
Time menekankan bahwa Jokowi telah mencoreng citra baiknya sebagai sang ‘pendobrak demokrasi’. Padahal, media asal Amerika Serikat itu menyebut bahwa proses Jokowi dulu dinilai sebagai dobrakan bagi demokrasi Indonesia.
Baca juga: Kontestasi Pemilu Tak Sehat Lahirkan Pemerintahan Bebek
Jokowi berhasil menjadi presiden dengan latar belakang sebagai tukang kayu dari Solo. Tapi apa yang dipertontonkan ke masyarakat kini, Jokowi malah kembali membangun dinasti-dinasti politik yang mematikan demokrasi.
“Jika kita melihat analisis yang lebih luas mengenai 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi, yang telah menunjukkan kemunduran demokrasi yang nyata,” tegas Ian Wilson, seorang dosen senior spesialis politik Indonesia, Australia’s Murdoch University, dikutip dari Time. (RO/Z-7)
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Para mahasiswa pengunjuk rasa tersebut tidak mengalami kekerasan fisik yang berarti.
Survei Curator Nagara Institute dan Sosiolog, Sulfikar Amir, menerangkan ada 44,17% pemilih tak masalah jika kandidat Pemilu dan Pilkada berasal dari politik dinasti.
Ketua Para Syndicate Ari Nurcahyo mencatat terdapat beberapa episentrum Pilkada 2024 yang jadi peratrungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri.
Dari 1.553 kandidat yang berkompetisi pada pilkada 2024, ada 605 kandidat yang terlibat dalam dinasti politik dinasti
Pramono mengatakan bahwa pada kontestasi Pilkada Serentak 2024, nasibnya sama dengan sang anak, Hanindhito Himawan Pramana atau Dito
PKS memiliki target suara 15% namun tidak tercapai atau hanya 8,42%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved