Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
LANGKAH politik Presiden Joko Widodo disorot sejumlah media asing. Presiden Indonesia selama dua periode tersebut dianggap telah mematikan demokrasi di Tanah Air.
Media asal Jerman, Handesblatt, menyatakan bahwa Jokowi tengah berupaya untuk membangun dinasti yang benar-benar baru. Kondisi itu pun dianggap sebagai pembangunan politik yang sangat problematis.
“Fakta bahwa Gibran yang berusia 36 tahun akan segera mengambil peran sentral di tingkat nasional adalah berkat keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi pekan lalu,” tulis Handelsblatt.
Baca juga: Besok MKMK Jadwalkan Pemeriksaan Panitera dan Ketua MK Anwar Usman
Bukan hanya media asing Handelsblatt saja menilai kesalahan langkah politik Jokowi dalam memimpin negara demokrasi. Namun Time juga melirik gaya Jokowi yang sudah tidak sehat di era puncak kariernya sebagai seorang presiden.
Time menekankan bahwa Jokowi telah mencoreng citra baiknya sebagai sang ‘pendobrak demokrasi’. Padahal, media asal Amerika Serikat itu menyebut bahwa proses Jokowi dulu dinilai sebagai dobrakan bagi demokrasi Indonesia.
Baca juga: Kontestasi Pemilu Tak Sehat Lahirkan Pemerintahan Bebek
Jokowi berhasil menjadi presiden dengan latar belakang sebagai tukang kayu dari Solo. Tapi apa yang dipertontonkan ke masyarakat kini, Jokowi malah kembali membangun dinasti-dinasti politik yang mematikan demokrasi.
“Jika kita melihat analisis yang lebih luas mengenai 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi, yang telah menunjukkan kemunduran demokrasi yang nyata,” tegas Ian Wilson, seorang dosen senior spesialis politik Indonesia, Australia’s Murdoch University, dikutip dari Time. (RO/Z-7)
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Para mahasiswa pengunjuk rasa tersebut tidak mengalami kekerasan fisik yang berarti.
Survei Curator Nagara Institute dan Sosiolog, Sulfikar Amir, menerangkan ada 44,17% pemilih tak masalah jika kandidat Pemilu dan Pilkada berasal dari politik dinasti.
Ketua Para Syndicate Ari Nurcahyo mencatat terdapat beberapa episentrum Pilkada 2024 yang jadi peratrungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri.
Dari 1.553 kandidat yang berkompetisi pada pilkada 2024, ada 605 kandidat yang terlibat dalam dinasti politik dinasti
Pramono mengatakan bahwa pada kontestasi Pilkada Serentak 2024, nasibnya sama dengan sang anak, Hanindhito Himawan Pramana atau Dito
PKS memiliki target suara 15% namun tidak tercapai atau hanya 8,42%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved