Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadwalkan pemeriksaan Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) dan Ketua MK Anwar Usman besok, Jumat (3/11). Pemeriksaan itu terkait adanya laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
"Besok kita akan periksa lagi itu terakhir sebelum kami buat kesimpulan putusan. Besok ada pemeriksaan Panitera lalu sesudah itu Pak Ketua," ujar Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, Kamis (3/11).
Menurutnya pemeriksaan Anwar Usman yang dilakukan untuk kedua kalinya lantaran banyaknya laporan untuk Ketua MK itu. Dari total 21 laporan dengan 19 laporan yang sudah diperiksa, 10 laporan diantaranya khusus untuk Anwar Usman. Sementara laporan lainnya ada yang secara umum untuk 9 hakim konstitusi maupun 2 atau lebih.
Baca juga : 16 Akademisi Hukum Tata Negara Minta MKMK Pecat Anwar Usman
Sedangkan untuk pemeriksaan panitera, kata Jimly, ikut bertanggung jawab atau memberi klarifikasi terkait proses persidangan hingga putusan perkara tersebut.
"Panitera dia juga bertanggung jawab, jadi nanti diperiksa untuk diklarifikasi laporan-laporan tersebut," imbuhnya.
Selain Panitera dan Ketua MK, MKMK juga masih akan memeriksa 2 pelapor lainnya. Ada juga mendengar keterangan ahli dari mantan hakim MK I Dewa Gede Palguna terkait proses pembentukan MKMK.
"Besok itu ada dua lagi (pelapor) sambil kita memberi kesempatan Pak Palguna mantan hakim MK terdahulu, bagaimana proses pembentukan MKMK yang dipersoalkan, berbulanan-bulan tidak dibikin-bikin," kata Jimly.
Dia menambahkan bahwa pemeriksaan akan dituntaskan besok. Setelah itu MKMK akan merancang putusan yang akan dibacakan pada Selasa (7/11) nanti. (Van/Z-7)
Hakim Konstitusi Anwar Usman sampaikan permohonan maaf di sidang terakhirnya sebelum purna tugas 6 April 2026. Simak rekam jejak, kontroversi, hingga calon penggantinya.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
MK tidak terima gugatan Roy Suryo Cs terkait pasal pencemaran nama baik di UU ITE & KUHP. Hakim menilai permohonan kabur dan tidak sinkron. Simak ulasannya
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
Hakim Konstitusi Anwar Usman sampaikan permohonan maaf di sidang terakhirnya sebelum purna tugas 6 April 2026. Simak rekam jejak, kontroversi, hingga calon penggantinya.
HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, menggunakan hak ingkar untuk tidak ikut dalam sidang putusan dismissal sengketa pilkada Sumatera Utara.
MK melanjutkan sidang penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 dengan komposisi hakim lengkap setelah Anwar Usman absen.
Panel 3 tersebut dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Enny Nurbaningsih dan Anwar Usman.
Pada sidang perdana, Rabu (8/1), Anwar Usman tidak dapat ikut bersidang karena dirawat di rumah sakit akibat terjatuh.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved