Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
SEBANYAK 16 Guru Besar dan pengajar hukum tata negara melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Anwar dinilai terlibat konflik kepentingan dalam memutuskan syarat batas usia minimal capres cawapres, sehingga para akademisi meminta MKMK menjatuhkan hukuman berat berupa pemecatan.
"Kami berharap putusan MKMK bisa menyelamatkan MK dengan mengeluarkan saudara Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi," ujar Kurnia Ramadhana, kuasa hukum 16 akademisi tersebut, Kamis (26/10).
Baca juga : Besok MKMK Jadwalkan Pemeriksaan Panitera dan Ketua MK Anwar Usman
Kurnia menjelaskan putusan MK terkait batas usia minimal telah memberi kesempatan kepada Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Gibran merupakan keponakan dari Ketua MK Anwar Usman, lantas putusan itu sarat akan konflik kepentingan. Sebab Hakim Konstitusi tidak bisa memutus perkara yang berkaitan dengan keluarganya sendiri.
"Bagi kami sosok seperti Anwar Usman tidak lagi layak menjadi Hakim Konstitusi apalagi Ketua MK. Salah satu syarat hakim konstitusi adalah negarawan yang mana ia harus memahami seluruh peraturan dan juga nilai-nilai etik, berkaitan dengan pengelolaan konflik kepentingan dan itu yang saat ini punya permasalahan serius di MK," jelas Kurnia.
Baca juga : 51,45% Publik tidak Setuju dengan Putusan MK Nomor 90
Dia pun membantah argumentasi yang pernah disampaikan Anwar bahwa pengujian UU di MK adalah pengujian yang abstrak. Sehingga tidak terkait dengan individu tertentu.
"Bila dicermati permohonan atau gugatan syarat capres cawapres yang kemudian dikabulkan itu secara spesifik menyebutkan nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka," tegasnya.
Lebih lanjut, menurut Kurnia, alasan konflik kepentingan yang disampaikan Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arief Hidayat sudah menggambarkan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang sangat sistematis dan terorganisir.
Baca juga : Dicopot Sebagai Ketua MK, Anwar Usman Merasa Jadi Korban Fitnah dan Politisasi
Hal itu sulit dibantah karena di dalam MK sendiri terjadi perbedaan pandangan yang sangat tajam.
"Karena kita tidak bisa lepaskan putusan itu dibacakan menjelang pendaftaran capres cawapres dan benar saja melalui putusan pamannya di MK, Gibran Rakabuming Raka mendapatkan karpet merah untuk hadir dan mendaftar sebagai cawapres di kantor KPU RI," tambahnya.
Adapun para Guru Besar dan pengajar Hukum tata negara yang melaporkan Anwar Usman, yakni; Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum,C.M.C.; Prof. Muchamad Ali Safaat, S.H, M.H.; Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D; Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.; Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H.; Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H.; Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.; Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H, M.H.; Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.; Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.; Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.; Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H.; Bivitri Susanti, S.H., LL.M.; Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.; dan Warkhatun Najidah, S.H., M.H. (Z-5)
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal
Perumusan norma yang membatasi jabatan pimpinan organisasi advokat secara jelas dengan jabatan negara (pejabat negara) menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
SEKRETARIS Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajukan uji materi terhadap Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, menggunakan hak ingkar untuk tidak ikut dalam sidang putusan dismissal sengketa pilkada Sumatera Utara.
MK melanjutkan sidang penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 dengan komposisi hakim lengkap setelah Anwar Usman absen.
Panel 3 tersebut dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Enny Nurbaningsih dan Anwar Usman.
Pada sidang perdana, Rabu (8/1), Anwar Usman tidak dapat ikut bersidang karena dirawat di rumah sakit akibat terjatuh.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
HAKIM Konstitusi Arief Hidayat mengaku miris melihat komentar negatif terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman yang sedang sakit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved