2 Pimpinan KPK Dipanggil Dewas Dalami Dugaan Pemerasan dan Pertemuan Firli-SYL

Rumah Kos-Kosan Diduga Dibangun dari Hasil Memeras TKA di Kemenaker Disita KPK

KPK juga menyita empat kontrakan dan kos-kosan terkait kasus ini. Aset itu ditaksir senilai Rp3 miliar.

KPK Minta Bantuan Kepala BPKH Usut Korupsi Kuota Haji

Fadlul memberikan informasi kepada penyelidik KPK sampai pukul 19.20 WIB. Menurut dia, pertukaran informasi antara instansi dan penegak hukum wajar dilakukan.

KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Gedung di Lamongan

Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.

Menguji Nyali KPK Periksa Bobby

Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?

Kebijakan di Dinas Kelautan Jatim Disorot, Mahasiswa Minta KPK Turun Tangan

KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Luruskan Informasi OTT di Sumut, KPK: Lima Tersangka dan dua Saksi

Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Johanis Tanak Kasih Saran RUU KUHAP, Penyelidik dan Penyidik Wajib S1 Hukum

RUU KUHAP menghapus kebijakan penyidik pembantu. Revisi beleid itu juga wajib mengatur soal tenggat waktu penyidikan, untuk memastikan adanya kepastian hukum kepada pihak berperkara.

Johanis Tanak Sebut KPK Bisa Usut Korupsi di BUMN

Dalam beleid baru itu, petinggi dikategorikan sebagai organ BUMN. Sehingga, KPK tetap bisa membuka kasus jika mengendus korupsi di perusahaan pelat merah.

Soal Aturan Anyar BUMN, Johanis Tanak: Tersangka Sebelum UU Berlaku Masih Bisa Diproses

Menurut Tanak, Lembaga Antirasuah masih bisa melakukan penindakan kepada badan hukum jika mengacu pada Pasal 9 huruf G dalam Undang-Undang BUMN.

KPK Nilai Rencana Prabowo Asingkan Koruptor Bisa Maksimalkan Efek Jera

Johanis menilai mengasingkan koruptor merupakan sebuah kengerian untuk memastikan korupsi tidak terjadi.

Tanak tak Merasa Terganggu Jika Hasto Mau Gugat Jabatannya ke MK

KPK bakal tetap bekerja seperti biasa meski digugat Hasto. KPK juga tidak mau mengurusi keputusan Sekjen PDIP itu jika merasa kepentingannya dirugikan.

Kapan Hasto Ditahan? KPK Beri Penjelasan, Peringatkan Jangan Berulah dan Singgung Alat Bukti

KPK menegaskan bahwa mereka dapat langsung menahan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), jika berulah.

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia