Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dinilai sudah meremehkan Dewan Pengawas (Dewas). Pasalnya dia mangkir saat dipanggil dalam dugaan pelanggaran etik, tapi bisa menghadiri lomba bulu tangkis di KASAD CUP 2023.
"Dewas sudah tidak memiliki muruah lagi di depan Firli Bahuri, sehingga dia lebih memilih agenda-agenda lain selain diperiksa Dewas," kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Senin (31/10).
Praswad menilai Firli meremehkan Dewas karena tidak pernah tegas dalam memberikan hukuman atas pelanggaran etik di KPK. Pentolan Lembaga Antirasuah itu diyakini merasa aman meski sudah dilaporkan atas dugaan pertemuan dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), dan pemerasan dalam penanganan perkara di Kementan.
Baca juga: Firli Mangkir Dari Dewas, Tapi Hari Ini Main Bulu Tangkis di Kasad Cup
"Firli sudah terlalu PD (percaya diri) dia akan aman-aman saja di Dewas," ujar Praswad.
Dewas diminta mengintropeksi diri usai Firli mangkir dari panggilan tapi bisa ikut lomba bulu tangkis. Instansi pemantau itu sejatinya harus tegas dan ditakuti seluruh pegawai KPK.
Baca juga: Ketidakhadiran Firli Dinilai Perlambat Proses Etik di Dewas KPK
"Padahal di dalam KPK, penegakan kode etik dan integritas adalah hal yang paling utama, tidak ada aktivitas dan tugas lain yang lebih penting di KPK selain menegakkan kode etik dan integritas," tegas Praswad.
Diketahui, Firli Bahuri mangkir dari panggilan pemeriksaan Dewas KPK pada Jumat (27/10), terkait dugaan pelanggaran etik dalam pertemuan dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Saat itu, Firli beralasan sedang menjalankan tugas.
Namun, pada Minggu (29/10), Firli justru muncul di Gelora Bung Karno (GBK) Arena, Jakarta, bermain Tepok Bulu dalam acara KASAD CUP 2023. (Z-3)
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
WAKIL Bupati Pati Risma Ardhi Chandra ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo menjadi tersangka
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved