Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SIKAP PDIP yang terkesan tidak berani memberikan sikap tegas terhadap Presiden Joko Widodo dan kedua putranya Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep dinilai sebagai langkah perhitungan politik PDIP menghadapi berbagai kemungkinan di Pemilu 2024.
Pakar politik UMY Ridho Al-Hamdi mengatakan PDIP sikap ini terlihat sangat kontras dengan sikap kepada dua kadernya Budiman Sudjatmiko dan Effendi Simbolon. Hal ini karena PDIP masih wait and see terhadap dinamika pemilu 2024.
"PDIP tentu marah sebenarnya. Tapi PDIP tidak begitu emosional seperti yang terjadi sebelumnya. Karena kita akan lihat potensi ke depannya. Contohnya kalau seandainya simulasi terjadi dua putaran misal ternyata Ganjar tidak masuk putaran kedua tidak mungkin mereka akan merapat Anies sehingga kemudian PDIP akan merapat ke Prabowo," ujar Ridho Al-Hamdi, Sabtu (28/10).
Baca juga : Rampai Nusantara Tanggapi Elite PDIP terkait Jokowi dan Gibran
Begitu juga sebaliknya kalau seandainya Prabowo dan Gibran kalah Ganjar yang menang kalau seandainya PDIP terlalu strike di awal maka suara Prabowo bisa menguntungkan Anies- Muhaimin.
Baca juga : PDIP Tantang Gibran Kembalikan KTA
"Jika PDIP keras terhadap Gibran harapannya mereka melihat kalau terjadi dua putaran Ganjar menang harapannya suara Prabowo Gibran bisa lari ke Ganjar,” ungkapnya.
Sedangkan jika Anies tidak maju ke putaran kedua maka suara Anies akan berpindah ke Prabowo atau Ganjar. Hal inilah yang membuat PDIP terkesan tidak tegas dan bermain dua kaki.
"Karena ada efek ke belakang yang berdampak pada suara ketika dua putaran ini akan merapat ke mana. PDIP marah di awal minta Jokowi mundur sebagai kader kemudian juga Gibran, maka khawatir akan terjadi perpecahan yang diuntungkan tentunya Anies Muhaimin atas perpecahan itu," tukasnya. (Z-8)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved