Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
SIKAP PDIP yang terkesan tidak berani memberikan sikap tegas terhadap Presiden Joko Widodo dan kedua putranya Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep dinilai sebagai langkah perhitungan politik PDIP menghadapi berbagai kemungkinan di Pemilu 2024.
Pakar politik UMY Ridho Al-Hamdi mengatakan PDIP sikap ini terlihat sangat kontras dengan sikap kepada dua kadernya Budiman Sudjatmiko dan Effendi Simbolon. Hal ini karena PDIP masih wait and see terhadap dinamika pemilu 2024.
"PDIP tentu marah sebenarnya. Tapi PDIP tidak begitu emosional seperti yang terjadi sebelumnya. Karena kita akan lihat potensi ke depannya. Contohnya kalau seandainya simulasi terjadi dua putaran misal ternyata Ganjar tidak masuk putaran kedua tidak mungkin mereka akan merapat Anies sehingga kemudian PDIP akan merapat ke Prabowo," ujar Ridho Al-Hamdi, Sabtu (28/10).
Baca juga : Rampai Nusantara Tanggapi Elite PDIP terkait Jokowi dan Gibran
Begitu juga sebaliknya kalau seandainya Prabowo dan Gibran kalah Ganjar yang menang kalau seandainya PDIP terlalu strike di awal maka suara Prabowo bisa menguntungkan Anies- Muhaimin.
Baca juga : PDIP Tantang Gibran Kembalikan KTA
"Jika PDIP keras terhadap Gibran harapannya mereka melihat kalau terjadi dua putaran Ganjar menang harapannya suara Prabowo Gibran bisa lari ke Ganjar,” ungkapnya.
Sedangkan jika Anies tidak maju ke putaran kedua maka suara Anies akan berpindah ke Prabowo atau Ganjar. Hal inilah yang membuat PDIP terkesan tidak tegas dan bermain dua kaki.
"Karena ada efek ke belakang yang berdampak pada suara ketika dua putaran ini akan merapat ke mana. PDIP marah di awal minta Jokowi mundur sebagai kader kemudian juga Gibran, maka khawatir akan terjadi perpecahan yang diuntungkan tentunya Anies Muhaimin atas perpecahan itu," tukasnya. (Z-8)
KETUA DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menilai vonis 3 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak adil, selama buron Harun Masiku belum tertangkap
vonis 3,5 tahun penjara mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak berpengaruh pada perolehan suara PDIP.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Legislator fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa Thailand dan Kamboja sama-sama anggota Konferensi Asia Afrika yang digagas Bung Karno
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Pernyataan klarifikasi dari para alumni UGM tak akan meredakan polemik dugaan ijazah palsu Jokowi
pengamat menilai pertemuan alumni Fakultas Kehutanan UGM yang dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) belum cukup ampuh menyelesaikan polemik keaslian ijazah Jokowi.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved