Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SIKAP PDIP yang terkesan tidak berani memberikan sikap tegas terhadap Presiden Joko Widodo dan kedua putranya Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep dinilai sebagai langkah perhitungan politik PDIP menghadapi berbagai kemungkinan di Pemilu 2024.
Pakar politik UMY Ridho Al-Hamdi mengatakan PDIP sikap ini terlihat sangat kontras dengan sikap kepada dua kadernya Budiman Sudjatmiko dan Effendi Simbolon. Hal ini karena PDIP masih wait and see terhadap dinamika pemilu 2024.
"PDIP tentu marah sebenarnya. Tapi PDIP tidak begitu emosional seperti yang terjadi sebelumnya. Karena kita akan lihat potensi ke depannya. Contohnya kalau seandainya simulasi terjadi dua putaran misal ternyata Ganjar tidak masuk putaran kedua tidak mungkin mereka akan merapat Anies sehingga kemudian PDIP akan merapat ke Prabowo," ujar Ridho Al-Hamdi, Sabtu (28/10).
Baca juga : Rampai Nusantara Tanggapi Elite PDIP terkait Jokowi dan Gibran
Begitu juga sebaliknya kalau seandainya Prabowo dan Gibran kalah Ganjar yang menang kalau seandainya PDIP terlalu strike di awal maka suara Prabowo bisa menguntungkan Anies- Muhaimin.
Baca juga : PDIP Tantang Gibran Kembalikan KTA
"Jika PDIP keras terhadap Gibran harapannya mereka melihat kalau terjadi dua putaran Ganjar menang harapannya suara Prabowo Gibran bisa lari ke Ganjar,” ungkapnya.
Sedangkan jika Anies tidak maju ke putaran kedua maka suara Anies akan berpindah ke Prabowo atau Ganjar. Hal inilah yang membuat PDIP terkesan tidak tegas dan bermain dua kaki.
"Karena ada efek ke belakang yang berdampak pada suara ketika dua putaran ini akan merapat ke mana. PDIP marah di awal minta Jokowi mundur sebagai kader kemudian juga Gibran, maka khawatir akan terjadi perpecahan yang diuntungkan tentunya Anies Muhaimin atas perpecahan itu," tukasnya. (Z-8)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved