Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SIKAP elite PDIP yang selalu menyampaikan tidak mau ambil pusing soal Gibran dan menghargai konstitusi termasuk nilai-nilai demokrasi dinilai meragukan. Begitu pun pernyataan PDIP tidak terbawa perasaan dan tidak ada penyesalan karena putra Presiden Jokowi itu menjadi cawapres Prabowo Subianto.
"Faktanya kan semua elitenya masih ngoceh ke mana-mana soal Jokowi dan Gibran. Bahkan ocehannya terkait isu tiga periode sudah dibantah langsung oleh Puan. Namun demikian, sekjen partai dan jajarannya masih terus menggerutu. Tampak jelas masih belum ikhlas dan takut kalah bertarung jadi enggak bisa move on. Yang digoreng isunya itu-itu saja. Ini justru terlihat semakin menurunkan kelas mereka sebagai petinggi partai yang harusnya perdebatan sudah tentang isu-isu strategis untuk masa depan Indonesia. Ini kan ucapan dan perbuatan enggak nyambung," ujar Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiasnyah yang juga aktivis 98 dan biasa dipanggil Semar ini dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/10).
Mardiansyah menyarankan para elite PDIP jauh lebih baik fokus untuk pemenangan Ganjar-Mahfud yang semakin hari semakin tertinggal dari Prabwo-Gibran. Menurutnya, elite PDIP tidak usahlah mendiskreditkan terus Jokowi yang selama ini sudah memberikan ruang kekuasaan yang cukup luas. Jangan hanya karena tidak sejalan lagi lalu langsung dimusuhi dan dijelek-jelekkan tetapi jika masih bersama dipuja.
Baca juga: PDIP Tantang Gibran Kembalikan KTA
"Sudahlah fokus saja berjuang untuk menang dan memang tanpa Jokowi tentu akan terasa berat sekali ya perjuangannya. Jadi cukup dimengerti kalau semua elite PDIP panik sekali karena sudah merasakan nikmatnya kekuasaan dan sekarang terancam kekuasaan hilang," kata Mardiansyah.
Menurutnya, sosok Jokowi sungguh fenomenal dan karier politiknya tidak terbendung dengan gaya serta warna baru yang dibawanya. Jokowi menjadi wali kota dua periode, Gubernur DKI Jakarta, dan menjabat presiden dua periode yang disebutnya sebagai prestasi sangat luar biasa karena semua melalui pemilihan langsung suara rakyat. Dengan begitu, tidak sedikit orang yang meyakini PDIP bisa menang dalam dua kali pemilu terakhir karena sosok Jokowi. Sedangkan Jokowi tanpa PDIP diyakininya dapat memenangkan pilpres di 2014 dan 2019.
"PDIP itu bisa menang pemilu karena pengaruh sosok Jokowi dan banyak orang memilih PDIP karena merasa Jokowi bagian dari partai itu. Bukan terlalu percaya diri ya tetapi rasanya tanpa PDIP saat itu Jokowi juga akan memenangkan pertarungan dalam dua kali pilpres," pungkasnya. (Z-2)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal wacana mengenai pilpres 2029 yang mana Presiden Prabowo Subianto dipasangkan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
PT Pupuk Indonesia (Persero) berkomitmen mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) binaan untuk bersaing pasar internasional.
Wapres Gibran Rakabuming Raka, meninjau lokasi pengungsian dan kawasan terdampak bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jumat (6/2).
WAKIL Presiden, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Kota Tasikmalaya dan menyoroti bangunan gedung Poliklinik RSUD Dr Soekardjo yang mangkrak.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi langsung permukiman terdampak banjir di Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (19/1).
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved