KPK Dalami Peran Dirut PT PP di Kasus Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran Direktur Utama (Dirut) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Novel Arsyad dalam dugaan rasuah pembangunan Stadion Mandala Krida, yang merugikan negara Rp31,7 miliar.

"Ini sedang kita dalami peran-perannya," kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur dalam telekonferensi yang dikutip pada Minggu (22/10).

Novel pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu. Penyidik memintanya menjelaskan soal proses lelang proyek Stadion Mandala Krida yang diduga janggal.

Baca juga: Polda Metro Tegaskan tidak Ada Perlakuan Khusus Bagi Firli Bahuri

Kejanggalan itu yang kini diusut penyidik. Pendalaman juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain, maupun mencari bukti. "Jadi, harus ada crosscheck gitu ya, ini masih dalam tahap pendalaman," ucap Asep.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK telah menahan mantan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pembangunan Stadion Mandala Krida Dedi Risdiyanto selama 20 hari pertama. Upaya paksa itu bisa diperpanjang jika dibutuhkan penyidik.

Baca juga: Pimpinan KPK yang Dipanggil Polda Metro Hanya Firli Bahuri

Permasalahan dalam pembangunan Stadion Mandala Krida karena mark up harga yang dilakukan sejumlah pihak. Dedi diduga melakukan pertemuan dengan sejumlah calon peserta lelang untuk melakukan kongkalikong pemufakatan jahat.

Pejabat pembuat komitmen (PPK) Edy Wahyudi juga mengetahui dan menyetujui semua tindakan Dedi. Permainan kotor itu membuat beberapa pekerjaan tidak dilakukan oleh pihak yang kompeten.

Negara merugi Rp31,7 miliar atas permainan kotor ini. Penyidik masih mendalami aliran dana lain dalam perkara ini.

Atas perbuatannya, Dedi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Z-3)