Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur Anis Byarwati menjelaskan bahwa saat ini Jakarta masih menjadi Ibu Kota transisi, sebelum pindah ke IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan Timur.
Hal ini disebabkan karena belum ditetapkannya tanggal keputusan untuk pindah secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia.
"Tahap satu (kepindahan ibu kota) itu 2025, artinya itu masih transisi. Jadi belum pindah secara resmi, berarti DKI sampai 2025 masih tetap akan jadi ibu kota negara Republik Indonesia," jelas Anis.
Baca juga: Otorita IKN Bertemu Pihak France Museums untuk Membahas Rencana Pembangunan Museum di IKN
"Pokoknya sampai nanti presiden menetapkan pindah tanggalnya, barulah ibukotanya pindah. Transisi status ibu kota negara, jadi DKI Jakarta tetap akan jadi ibu kota sampai tanggal ditetapkannya,” tutur Anis dalam Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘IKN mengubah status DKI, Lantas Bagaimana Status Jakarta?’ di Media Center DPR RI, Jakarta, Senayan, baru-baru ini.
UU Tentang Daerah Khusus Jakarta Harus Dibahas Tuntas
Anggota Fraksi PKS ini berargumen bahwa sejatinya UU mengenai Daerah Khusus Jakarta sebagai pengganti dari Daerah Khusus Ibukota harus dibahas hingga tuntas.
Menurut Anis, Sebab masih banyak beberapa hal yang jauh dari kata sempurna, untuk itu perlu dilakukannya pembenahan terhadap Jakarta.
"Kalau dikatakan bahwa ekonomi bergerak bagus di Jakarta, iya. Sebanyak 16 persen ekonomi Indonesia itu ditopang oleh Jakarta. Tapi ada beberapa hal yang memang harus dibenahi, misalnya kesenjangan kaya dan miskin," terangnya.
Baca juga: Bulan Depan, Mayapada Group Mulai Bangun RS di IKN
"Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Prof Hermansah terkait Jakarta menjadi global city. Berarti ini kan harus dibahas dengan tuntas gitu dan ini kemudian diserahkan kepada DPR RI sebagai pembentuk undang-undang”, tegas Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Lebih lanjut, Anis berharap ketika ibu kota Indonesia pindah, Jakarta menjadi Global City nomor satu di dunia dan lebih baik dari tahun sebelumnya.
“Optimis mudah-mudahan Jakarta menjadi Global City nomor satu, global city itu New York ya kalau berdasarkan New York City (NYC). Itu nomor duanya Paris, tiganya Tokyo, ada 48 yang global city, dan Indonesia masuk 2022, dan dia masuk ke nomor 40 ya,”ujar Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini. (RO/S-4)
PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) mengunci pasokan pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa tantangan polusi di Ibu Kota semakin kompleks, sehingga regulasi lama seperti Perda Nomor 2 Tahun 2005 sudah tidak lagi memadai.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan jaminan keamanan bagi 270.000 warga Jakarta pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
Satpol PP DKI Jakarta menjangkau 178 PPKS hingga 9 Februari 2026. Penjangkauan akan ditingkatkan menjelang Ramadan demi ketertiban dan perlindungan sosial warga.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik terkait IKN.
Daftar lengkap 216 negara di dunia beserta ibu kotanya, diurutkan A-Z dengan nomor urut. Pelajari pusat pemerintahan setiap negara!
Daftar lengkap nama negara di 5 benua beserta ibu kotanya. Temukan informasi mudah dan jelas tentang negara-negara di dunia!
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemohon gugatan Stepanus Febyan Babaro mengatakan bahwa masyarakat adat merasa cemas, takut, dan khawatir karena pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved