Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur Anis Byarwati menjelaskan bahwa saat ini Jakarta masih menjadi Ibu Kota transisi, sebelum pindah ke IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan Timur.
Hal ini disebabkan karena belum ditetapkannya tanggal keputusan untuk pindah secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia.
"Tahap satu (kepindahan ibu kota) itu 2025, artinya itu masih transisi. Jadi belum pindah secara resmi, berarti DKI sampai 2025 masih tetap akan jadi ibu kota negara Republik Indonesia," jelas Anis.
Baca juga: Otorita IKN Bertemu Pihak France Museums untuk Membahas Rencana Pembangunan Museum di IKN
"Pokoknya sampai nanti presiden menetapkan pindah tanggalnya, barulah ibukotanya pindah. Transisi status ibu kota negara, jadi DKI Jakarta tetap akan jadi ibu kota sampai tanggal ditetapkannya,” tutur Anis dalam Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘IKN mengubah status DKI, Lantas Bagaimana Status Jakarta?’ di Media Center DPR RI, Jakarta, Senayan, baru-baru ini.
UU Tentang Daerah Khusus Jakarta Harus Dibahas Tuntas
Anggota Fraksi PKS ini berargumen bahwa sejatinya UU mengenai Daerah Khusus Jakarta sebagai pengganti dari Daerah Khusus Ibukota harus dibahas hingga tuntas.
Menurut Anis, Sebab masih banyak beberapa hal yang jauh dari kata sempurna, untuk itu perlu dilakukannya pembenahan terhadap Jakarta.
"Kalau dikatakan bahwa ekonomi bergerak bagus di Jakarta, iya. Sebanyak 16 persen ekonomi Indonesia itu ditopang oleh Jakarta. Tapi ada beberapa hal yang memang harus dibenahi, misalnya kesenjangan kaya dan miskin," terangnya.
Baca juga: Bulan Depan, Mayapada Group Mulai Bangun RS di IKN
"Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Prof Hermansah terkait Jakarta menjadi global city. Berarti ini kan harus dibahas dengan tuntas gitu dan ini kemudian diserahkan kepada DPR RI sebagai pembentuk undang-undang”, tegas Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Lebih lanjut, Anis berharap ketika ibu kota Indonesia pindah, Jakarta menjadi Global City nomor satu di dunia dan lebih baik dari tahun sebelumnya.
“Optimis mudah-mudahan Jakarta menjadi Global City nomor satu, global city itu New York ya kalau berdasarkan New York City (NYC). Itu nomor duanya Paris, tiganya Tokyo, ada 48 yang global city, dan Indonesia masuk 2022, dan dia masuk ke nomor 40 ya,”ujar Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini. (RO/S-4)
Kualitas udara Jakarta tercatat berada pada urutan kedua sebagai kota paling berpolusi di Indonesia, setelah Tangerang Selatan, Banten dengan poin 191.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana membongkar tiang monorel Jakarta Namun, tiang itu tak kunjung dibongkar
Sembilan Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Barat dan Jakarta Utara masih terendam banjir hingga Rabu (9/7) pagi. Ketinggian air bervairasi, mulai 30 centimeter (cm) hingga satu meter.
Sebanyak 35 rukun tetangga (RT) di DKI Jakarta masih dilanda banjir hingga Selasa (8/7) pukul 05.00 WIB. Banjir Jakarta terjadi karena hujan yang intens dan pasang air laut maksimum sejak Senin.
Pendaftaran peserta telah dibuka sejak Kamis (5/6) dan akan berakhir pada Jumat (4/7). Lalu peserta hadir audisi offline pada Sabtu (5/7).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga pukul 06.00 WIB, sebanyak 109 rukun tetangga (RT) di Jakarta masih baniir.
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemohon gugatan Stepanus Febyan Babaro mengatakan bahwa masyarakat adat merasa cemas, takut, dan khawatir karena pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Khoirudin tidak mau menyepelekan hal ini, karena 15 kewenangan ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Jakarta.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
PRESIDEN Prabowo dipastikan akan melibatkan Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Mengingat, Jokowi sosok yang memulai pembangunan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved