Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menjelaskan alasan alat sadap zero click atau dikenal dengan Pegasus berbahaya bagi demokrasi. Hal itu membuat ICW meminta dokumen pengadaan Pegasus ke Polri.
"(Pegasus) ini kami katakan punya ancaman besar terhadap demokrasi," kata peneliti ICW Tibiko Zabar di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 9 Oktober 2023.
Tibiko mengatakan alasan pertama ialah Pegasus tidak membutuhkan tautan atau dokumen yang harus diklik lebih dulu. Sehingga Pegasus bisa langsung menyadap targetnya.
Baca juga : TNI tak Mengetahui Pembelian Pegasus
Alasan kedua, yakni berkaca dari penggunaan Pegasus di negara lain. Tibiko menyitat data IndonesiaLeaks yang menyebut Thailand menggunakan aplikasi buatan perusahaan asal Israel itu.
"Diduga kuat menjadi alat pembungkam demonstran di Thailand, pada saat itu ada sekitar 30 aktivis kabarnya mengalami pembungkaman dengan Pegasus," jelas dia.
Tibiko menyebut contoh itu harus disikapi serius guna menekan dampak negatifnya di Indonesia. Dia khawatir Pegasus digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan disalahgunakan.
Baca juga : Didesak Mantan Petinggi KPK Segera Tahan Firli Bahuri, Polri: Masih Penguatan Substansi Perkara
"Ruang-ruang berpendapat bebas sudah dijamin dan ketika kita melihat munculnya Pegasus, tentu dengan ketidakjelasan, transparan, dan akuntabel akan sangat mengancam," ucap dia.
Sebelumnya, Konsorsium IndonesiaLeaks menerbitkan laporan perihal Pegasus. Alat sadap milik perusahaan NSO Group asal Israel itu masuk ke Indonesia sejak 2018.
Alat itu diduga pernah dipakai Polri dan Badan Intelijen Negara. Pegasus digunakan untuk keperluan keamanan, terutama pada kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, narkoba. (MGN/Z-7)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
SETELAH OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini ditetapkan sebagai tersangk kasus dugaan pemerasan. KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
KOMISi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi (MD) sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya, usai operasi tangkap tangan (OTT).
Mereka terjerat kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR. KPK juga mengendus adanya penerimaan gratifikasi lainnya di Kota Madiun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved