Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menjelaskan alasan alat sadap zero click atau dikenal dengan Pegasus berbahaya bagi demokrasi. Hal itu membuat ICW meminta dokumen pengadaan Pegasus ke Polri.
"(Pegasus) ini kami katakan punya ancaman besar terhadap demokrasi," kata peneliti ICW Tibiko Zabar di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 9 Oktober 2023.
Tibiko mengatakan alasan pertama ialah Pegasus tidak membutuhkan tautan atau dokumen yang harus diklik lebih dulu. Sehingga Pegasus bisa langsung menyadap targetnya.
Baca juga : TNI tak Mengetahui Pembelian Pegasus
Alasan kedua, yakni berkaca dari penggunaan Pegasus di negara lain. Tibiko menyitat data IndonesiaLeaks yang menyebut Thailand menggunakan aplikasi buatan perusahaan asal Israel itu.
"Diduga kuat menjadi alat pembungkam demonstran di Thailand, pada saat itu ada sekitar 30 aktivis kabarnya mengalami pembungkaman dengan Pegasus," jelas dia.
Tibiko menyebut contoh itu harus disikapi serius guna menekan dampak negatifnya di Indonesia. Dia khawatir Pegasus digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan disalahgunakan.
Baca juga : Didesak Mantan Petinggi KPK Segera Tahan Firli Bahuri, Polri: Masih Penguatan Substansi Perkara
"Ruang-ruang berpendapat bebas sudah dijamin dan ketika kita melihat munculnya Pegasus, tentu dengan ketidakjelasan, transparan, dan akuntabel akan sangat mengancam," ucap dia.
Sebelumnya, Konsorsium IndonesiaLeaks menerbitkan laporan perihal Pegasus. Alat sadap milik perusahaan NSO Group asal Israel itu masuk ke Indonesia sejak 2018.
Alat itu diduga pernah dipakai Polri dan Badan Intelijen Negara. Pegasus digunakan untuk keperluan keamanan, terutama pada kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, narkoba. (MGN/Z-7)
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Pengadilan berwenang menentukan nasib barang dan uang yang sudah disita terkait kasus ini.
Hakim menilai perintangan penyidikan tidak terbukti karena KPK menuduh perbuatan Hasto dilakukan pada saat penyelidikan.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved