Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menjelaskan alasan alat sadap zero click atau dikenal dengan Pegasus berbahaya bagi demokrasi. Hal itu membuat ICW meminta dokumen pengadaan Pegasus ke Polri.
"(Pegasus) ini kami katakan punya ancaman besar terhadap demokrasi," kata peneliti ICW Tibiko Zabar di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 9 Oktober 2023.
Tibiko mengatakan alasan pertama ialah Pegasus tidak membutuhkan tautan atau dokumen yang harus diklik lebih dulu. Sehingga Pegasus bisa langsung menyadap targetnya.
Baca juga : TNI tak Mengetahui Pembelian Pegasus
Alasan kedua, yakni berkaca dari penggunaan Pegasus di negara lain. Tibiko menyitat data IndonesiaLeaks yang menyebut Thailand menggunakan aplikasi buatan perusahaan asal Israel itu.
"Diduga kuat menjadi alat pembungkam demonstran di Thailand, pada saat itu ada sekitar 30 aktivis kabarnya mengalami pembungkaman dengan Pegasus," jelas dia.
Tibiko menyebut contoh itu harus disikapi serius guna menekan dampak negatifnya di Indonesia. Dia khawatir Pegasus digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan disalahgunakan.
Baca juga : Didesak Mantan Petinggi KPK Segera Tahan Firli Bahuri, Polri: Masih Penguatan Substansi Perkara
"Ruang-ruang berpendapat bebas sudah dijamin dan ketika kita melihat munculnya Pegasus, tentu dengan ketidakjelasan, transparan, dan akuntabel akan sangat mengancam," ucap dia.
Sebelumnya, Konsorsium IndonesiaLeaks menerbitkan laporan perihal Pegasus. Alat sadap milik perusahaan NSO Group asal Israel itu masuk ke Indonesia sejak 2018.
Alat itu diduga pernah dipakai Polri dan Badan Intelijen Negara. Pegasus digunakan untuk keperluan keamanan, terutama pada kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, narkoba. (MGN/Z-7)
Setara Institute sebut penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS) sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Polisi didesak bongkar aktor intelektual serangan
Demokrasi menuntut semua pihak menjunjung tinggi sikap saling menghormati, termasuk ketika terjadi perbedaan pandangan.
Yusril menyatakan bahwa pembela Hak Asasi Manusia (HAM) bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara, sehingga keselamatan mereka harus dijamin oleh hukum.
SERANGAN gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Ayatullah Ali Khamenei dan sejumlah petinggi Iran telah mengguncang politik global
Perang antara AS-Israel dan Iran yang berlangsung begitu brutal di depan miliaran pasang mata manusia menyisakan pertanyaan yang tak mudah dijawab
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengirim spanduk sindiran ke KPK terkait pengalihan tahanan Yaqut Cholil Qoumas. Desak KPK tidak lakukan blunder diskriminatif.
Pengamat mengkritik kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat memberikan status tahanan rumah kepada mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan penjelasan mendetail terkait polemik peralihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas.
Langkah KPK terkait pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah menjelang Idul Fitri 2026 mencederai kepercayaan publik.
Simak kronologi lengkap mantan menteri agamaYaqut Cholil Qoumas tahanan rumah saat Lebaran 2026 sebelum akhirnya dikembalikan ke Rutan KPK
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan penjelasan soal status mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tahanan rumah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved