Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, meyakini langkah tegas bersih-bersih BUMN yang dilakukan Erick Thohir akan menimbulkan efek jera. Menurutnya, pelaporan kasus dugaan korupsi dana pensiun oleh empat BUMN ke Kejaksaan Agung menjadi sebuah peringatan keras.
"Betul, saya meyakini akan muncul efek jera setelah laporan tersebut," kata Fickar, Jumat (6/10).
Fickar mengatakan, dengan adanya pembersihan, direksi ataupun manajemen perusahaan negara akan takut melakukan praktik yang menyimpang. Dengan begitu, kasus serupa diharapkan tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Erick melaporkan empat perusahaan BUMN atas dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun ke Kejagung, pada Selasa (3/10) lalu. Empat perusahaan itu adalah PT Inhutani, PT Angkasa Pura I, PT Perkebunan Nusantara, dan ID Food.
Sebelum membuat laporan, Erick telah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit pengelolaan dana pensiun di empat perusahaan tersebut. Hasilnya, ada kerugian negara sebesar Rp300 miliar.
Kerja sama Erick Thohir dengan Kejagung dalam bersih-bersih BUMN sejauh ini sudah membuahkan hasil positif. Sejumlah kasus korupsi bernilai besar sudah diproses hukum, mulai dari kasus Jiwasraya, ASABRI, Taspen, dan sebagainya. (RO/Z-11)
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Sistem pembayaran nasional menjadi fondasi krusial bagi kedaulatan dan integritas ekonomi Indonesia.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved