Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang kembali menegaskan aturan yang menganulir pelaksanaan pilkada November 2024 merupakan inisiatif pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU atau Perppu. Sebab jika harus merevisi UU pemilu maka waktu yang ada sangat mendesak.
"Pemajuan pilkada menjadi September adalah inisiatif pemerintah dalam bentuk perppu. Pembicaraan tentang ini sudah dilakukan dalam konsinyering yang dilanjutkan kemudian RDP di ruang rapat komisi II DPR RI," ujarnya, Jumat (6/10).
Atas usulan pemerintah tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan kesimpulan rapat memutuskan setuju untuk mempercepat pilkada dengan semangat keserentakan. Pilkada dengan pelantikan.
Baca juga: DPR Harus Mendalam Bahas Perppu Pilkada
"Dengan dasar kesimpulan RDP itu, kami di Komisi II menunggu draft perpy dari pemerintah untuk dikonsultasikan dengan DPR," tukasnya. (Z-10)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved