Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan akan cek soal laporan dugaan pemerasan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu disebut telah dilayangkan ke Polda Metro Jaya.
"Nanti akan kita cek di Polda," ujar Listyo ditemui di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis, 5 Oktober 2023.
Listyo berjanji akan merilis perkembangan kasus tersebut setelah mengantongi data dari jajarannya di Polda Metro Jaya. Sehingga ia belum dapat berkomentar banyak.
Baca juga: KPK: Perwira TNI yang Temui Dadan Tri di Lantai 15
Beredar kabar adanya pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK dalam penanganan dugaan rasuah di Kementerian Pertanian (Kementan). Informasi itu menyebar usai adanya surat pemanggilan sopir Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Polda Metro Jaya.
Baca juga: KPK Periksa Bupati Mimika Eltinus Omaleng Terkait Dugaan Korupsi Gereja
Belum ada keterangan resmi soal kebenaran surat itu. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga menegaskan belum mengetahui adanya kabar rekan kerjanya yang melakukan pemerasan.
"Saya tidak tahu," kata Ghufron melalui keterangan tertulis.
(Z-9)
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
Kemenimipas dan Polri menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan sinergi dalam keimigrasian, pemasyarakatan, dan kepolisian.
Perum Bulog dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalin kolaborasi yang bertujuan menjaga stabilisasi harga pangan nasional.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan SMA Kemala Taruna Bhayangkara serta SMA Global Darussalam Academy di DI Yogyakarta.
Jaga Kekondusifan di Bumi Melayu, Kapolri Terima Anugerah Adat Ingatan Budi
Namun, Listyo enggan menanggapi lebih jauh soal pembubaran satgas yang dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia meyebut Polri kini fokus pada fungsi pencegahan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap ada sekitar 10 agen travel yang diduga meraup keuntungan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
KPK mengungkap adanya perbedaan harga yang ditetapkan biro perjalanan haji kepada calon jemaah untuk mempercepat keberangkatan. Temuan ini berkaitan dengan dugaan korupsi kuota haji
KPK mengusut pembagian jatah kuota untuk biro perjalanan haji untuk melacak aliran dana.
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melacak aliran uang dalam kasus korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag).
KPK kemudian mencegah eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ke luar negeri terkait penyidikan kasus tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved