Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
ADA keterlibatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Papua, Anton Tony Mote dalam dugaan perintangan penyidikan penerimaan suap dan gratifikasi. Dia membuat surat sakit diduga untuk membantu mantan Gubernur Papua Lukas Enembe ke luar negeri.
Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Sarumpaet menjelaskan strategi itu dibuat saat Anton bertemu dengan Lukas dan mantan Pengacaranya Stefanus Roy Rening di rumahnya. Mereka membahas pemanggilan penyidik di Mako Brimob Papua.
"Lukas Enembe menyampaikan akan memenuhi panggilan penyidik KPK dengan mengatakan 'ayo sudah kita menghadap'," kata Budi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 27 September 2023.
Baca juga: Jaksa Tegaskan Duit Haram Dipakai Lukas Enembe untuk Berjudi
Roy meminta Lukas tidak memenuhi panggilan saat itu. Mantan Gubernur Papua itu ditakut-takuti akan ditangkap jika hadir. Roy kemudian membuat skenario sakit untuk mangkir dalam pemeriksaan. Anton diminta membuat surat keterangan rujukan dari RSUD Papua.
"Lukas Enembe menyetujui untuk tidak hadir memenuhi panggilan penyidik KPK dengan membuat keterangan sakit," ujar Roy.
Untuk melancarkan skenarionya, Roy meminta pendatangan massa untuk berdemonstrasi di Mako Brimob Papua saat jadwal pemeriksaan berlangsung. Lukas menyetujui saran itu.
Baca juga: Hari Ini Sidang Perdana Eks Pengacara Lukas Enembe
Roy dan Pengacara Lukas lainnya, Aloysius Renwarin, Yustinus Butu, dan Muhammad Riffai Darus kemudian menyerahkan surat keterangan sakit ke penyidik di Mako Brimob Papua pada 12 September 2022. Dalam keterangannya, RSUD Papua menyarankan mantan orang nomor satu di Bumi Cenderawasih itu mendapatkan penanganan medis di Asian Hospital and Medical Centre di Manila, Filipina.
"Yang ditandatangani oleh Anton Tony Mote selaku Direktur RSUD Jayapura," ucap Budi.
Tak lama setelah penyerahan surat sakit, massa dalam jumlah besar berdemonstrasi di depan Mako Brimob Papua. Mereka berorasi meminta penyidikan kasus Lukas dihentikan dengan dalih kriminalisasi.
Jaksa meyakini surat sakit itu cuma kedok agar Lukas bisa ke luar negeri. Sebab, sudah ada pesawat charter private jet jenis Hawker 900 XP dipersiapkan untuk menerbangkan mantan Gubernur Papua itu.
"Pesawat charter private jet tersebut akan melakukan penerbangan dengan rute Sentani-Manado-Manila-Filipina," ucap Budi.
Berdasarkan catatan yang didapatkan, pesawat itu siap diterbangkan pada 12 Semtember 2022. Tepatnya, kata Budi, saat Lukas mangkir diperiksa dengan dalih sedang sakit. Rencana kepergian itu berhasil digagalkan KPK karena Lukas masih dalam masa pencegahan.
"Penerbangan pesawat charter private jet tidak berhasil membawa Lukas Enembe ke Manado karena penyidik telah mengantisipasinya dengan mengajukan surat permohonan larangan bepergian ke luar negeri atas nama Lukas Enembe," terang Budi.
Dalam kasus ini, Roy disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(Z-9)
Menurut asas hukum pidana, meskipun unsur kesengajaan tidak dirumuskan secara tegas dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
SEKRETARIS Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa menilai upah sebagian kepala daerah masih terlalu kecil.
Eks Wakapolri Oegroseno, menyarankan agar penyidikan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan kepada Polri.
Kejagung dinilai menggunakan pasal keranjang sampah dalam pengusutan kasus dugaan korupsi terkait pemberian kredit oleh Bank DKI Jakarta dan BJB pada Sritex
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, sejak berkas perkara dikembalikan, penyidik Bareskrim belum mengirimkan perbaikan sesuai catatan JPU.
TERSANGKA kasus impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menagih salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi dasar dari proses hukum
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
KPK memastikan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
KPK tengah menyelidiki asal-usul sepeda motor milik orang lain yang ditemukan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan disita oleh penyidik pada 10 Maret 2025.
KPK menegaskan bahwa vonis penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak akan menghentikan upaya memburu buronan Harun Masiku
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved