Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pegawai PT Athena Jaya Production Wa Ode Kartika Sari, dan Nina Batuatas, hari ini, 22 September 2023, terkait dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).
"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 September 2023.
KPK juga memanggil empat saksi lain untuk mendalami perkara ini. Mereka yakni Advokat Dedi Suwasono, Dokter Rustan Efendy, wiraswasta Agusrin Maryono, dan karyawan swasta Fajar Kurniawan.
Baca juga: KPK Dalami Kedekatan Windy Idol dengan Hasbi Hasan
Keterangan mereka semua dibutuhkan untuk mendalami peran tersangka sekaligus Sekretaris nonaktif MA Hasbi Hasan. Mereka semua diharap memenuhi panggilan penyidik.
PT Athena Jaya Production merupakan rumah produksi yang diyakini dimiliki Hasbi. KPK meyakini ada perputaran uang terkait kasus di sana.
Baca juga: Penyidik Minta Karo Humas MA Jelaskan Cara Hasbi Hasan Menjamu Orang
KPK sendiri masih melakukan penelusuran aliran dana dalam perkara ini. Salah satunya yang masuk ke PT Athena Jaya Production.
"Nanti biar Pak Asep Guntur selaku Direktur Penyidikan yang akan mendalami bagaimana tentang aset-aset milik HH yang dikelola oleh orang lain, termasuk juga rumah produksi," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Kamis, 13 Juli 2023.
Firli mengatakan pihaknya bakal menelusuri dana di kasus dugaan suap penanganan perkara. Barang yang berkaitan dengan perkara dipastikan disita.
KPK menegaskan tidak akan pandang bulu. Rumah produksi Hasbi bisa menjadi modus pencucian uang jika didanai menggunakan duit hasil suap perkara. (Z-3)
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
WAKIL Bupati Pati Risma Ardhi Chandra ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo menjadi tersangka
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
EDITORIAL Media Indonesia berjudul Satu Pengadilan, Beda Kesejahteraan (8 Januari 2026) mengangkat isu krusial mengenai perbedaan tunjangan antara hakim karier dan hakim ad hoc.
PENUNJUKAN Prof. Yanto sebagai Ketua Kamar Pengawasan MA seiring terpilihnya sebagai Ketua Umum Ikahi dinilai menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem pengawasan hakim.
Tim teknis Pokja KUHP dan KUHAP tengah menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman pelaksanaan KUHP dan KUHAP, termasuk mekanisme plea bargaining.
Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi hakim nonpalu selama enam bulan terhadap majelis hakim perkara Tom Lembong. Penasihat hukum mendesak Mahkamah Agung segera menindaklanjuti
Anang mengatakan, hitungan pemenjaraan Zarof dimulai sejak penahanan pada tahap penyidikan. Kini, tanggung jawab penahanan diserahkan ke Ditjen Pemasyarakatan.
Sidang kasus korupsi dengan terdakwa Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, kembali berlangsung tegang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat (28/11).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved