Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL calon presiden (capres) Ganjar Pranowo tak sependapat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang mengungkap pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Ganjar, KPK justru harus diperkuat.
"Sepakat (tak dibubarkan, tetapi) dikuatkan," kata Ganjar dalam program Mata Najwa on Stage dengan tema 3 Bacapres Bicara Gagasan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (19/9).
Penguatan tak sebatas KPK. Namun, juga aparat penegak hukum (APH) lain seperti Kejaksaan dan Polri.
Baca juga : Beda dengan Anies, Ganjar dan Prabowo Kompak Presentasikan Indonesia Emas
Menurut Ganjar, perilaku korupsi sangat meresahkan. Pada setiap situasi tindakan korup selalu terjadi.
Baca juga : Targetkan Indonesia Emas, Ganjar: Kemiskinan Ekstrem Mesti Nol
"Tantangannya tadi sudah saya sampaikan pada teman-teman kebiasan kita korup, kerja nyogok, mau dapat project nyogok, kemudian ketemu seseorang ketangkap OTT KPK, siapa? Aktor, analis aktor," ujar Ganjar.
Sebelumnya, Megawati mengaku pernah meminta Jokowi untuk membubarkan KPK. Lembaga Antikorupsi dinilai tidak lagi efektif.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu pak, jadi menurut saya enggak efektif," kata Megawati
Megawati juga menyoroti masih banyaknya perilaku koruptif. Karena kejahatan itu akan tercium juga.
"Hayo kalian pergi lah kebawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau nggak kelihatan," ujar Megawati.
Ia mempertanyakan masih banyaknya perkara korupsi. Sehingga, timbul pertanyaan penegak hukum mau atau tidak menjalankan aturan tegas yang sudah dibuat.
"Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat, itu persoalannya," kata Megawati. (MGN/Z-8)
PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung kunjungi Pati.
Hak menentukan hasil akhir ini sering kali disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau materiil.
Transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Berdasarkan catatan KPK, Endin Samsudin sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.03 WIB.
KETUA Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons kasus Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved