Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
BAKAL calon presiden (capres) Ganjar Pranowo tak sependapat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang mengungkap pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Ganjar, KPK justru harus diperkuat.
"Sepakat (tak dibubarkan, tetapi) dikuatkan," kata Ganjar dalam program Mata Najwa on Stage dengan tema 3 Bacapres Bicara Gagasan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (19/9).
Penguatan tak sebatas KPK. Namun, juga aparat penegak hukum (APH) lain seperti Kejaksaan dan Polri.
Baca juga : Beda dengan Anies, Ganjar dan Prabowo Kompak Presentasikan Indonesia Emas
Menurut Ganjar, perilaku korupsi sangat meresahkan. Pada setiap situasi tindakan korup selalu terjadi.
Baca juga : Targetkan Indonesia Emas, Ganjar: Kemiskinan Ekstrem Mesti Nol
"Tantangannya tadi sudah saya sampaikan pada teman-teman kebiasan kita korup, kerja nyogok, mau dapat project nyogok, kemudian ketemu seseorang ketangkap OTT KPK, siapa? Aktor, analis aktor," ujar Ganjar.
Sebelumnya, Megawati mengaku pernah meminta Jokowi untuk membubarkan KPK. Lembaga Antikorupsi dinilai tidak lagi efektif.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu pak, jadi menurut saya enggak efektif," kata Megawati
Megawati juga menyoroti masih banyaknya perilaku koruptif. Karena kejahatan itu akan tercium juga.
"Hayo kalian pergi lah kebawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau nggak kelihatan," ujar Megawati.
Ia mempertanyakan masih banyaknya perkara korupsi. Sehingga, timbul pertanyaan penegak hukum mau atau tidak menjalankan aturan tegas yang sudah dibuat.
"Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat, itu persoalannya," kata Megawati. (MGN/Z-8)
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada tahun 2024, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya.
KPK menyatakan belum mengembalikan barang-barang milik mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto karena masih mempelajarinya.
KPK sudah berhasil membuat Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Keberadaan dua instansi itu diharap bisa memaksimalkan fungsi transparansi, sampai akuntabilitas penyelenggaraan haji di Indonesia.
Permintaan keterangan ditujukan untuk membuat kasus ini semakin terang. KPK tengah berupaya menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
Asep enggan memerinci pom bensin mana saja yang ditemukan selisih data. Menurut dia, selisih ini membuat negara merugi.
Struktur PDIP periode 2025-2030 tidak banyak berubah dibandingkan dengan struktur kepengurusan periode lalu.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Saat ini, posisi Sekjen PDIP secara resmi masih dijabat oleh Megawati, sebagaimana diputuskan dalam Kongres V tahun 2025.
Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.
Megawati meminta para kader dari Jawa Tengah agar tidak lagi mempermalukannya, mengingat selama ini wilayah tersebut dikenal sebagai basis kuat PDIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved