Pimpinan KPK Menjamu Tahanan, Polisi Didesak Turun Tangan

KEPOLISIAN didesak turun tangan atas dugaan salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamu tahanan dinilai masuk kategori pidana.

"Perkara etiknya (ditagani) di Dewas (Dewan Pengawas), dugaan pidananya ke Polri," kata pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro, Jumat (15/9).

Herdiasyah menjelaskan dugaan itu bukan cuma pelaggaran etik belaka. Polisi juga dinilai bisa mengusut. "Keduanya, baik etik maupun dugaan pidanya bisa jalan bersamaan. Harus didalami oleh APH (aparat penegak hukum), tidak cukup hanya diwilayah etik saja," ucap Herdiansyah.

Polisi juga dinilai perlu turun tangan karena Dewas KPK tidak pernah tegas dalam menangani dugaan pelanggaran etik. Sebab, pertemuan itu masalah besar jika benar terjadi. "Sangat serius. Itu melanggar undang-undang. Bukan lagi perkara etik biasa," tegas Herdiansyah.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak jadi terduga pimpinan yang mejamu tahanan di lantai 15 Gedung Merah Putih. Nama dia yang ada di laporan.

"Yang dilaporkan JT (Johanis Tanak)," kata anggota Dewas KPK Harjono di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 14 September 2023.

Harjono enggan memerinci isi laporan. Pemeriksaan belum dilakukan hingga saat ini. "Itu saja. Kalau yang lain belum diperiksa," ucap Harjono.

Terpisah, Johanis membantah melakukan pertemuan dengan tahanan. Dia juga membantah mengenal mantan Komisaris Wika Beton Dadan Tri Yudianto yang turut dilaporkan dalam perjamuan.

"Saya tidak kenal," kata Johanis melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 September 2023.

Pertemuan tahanan dengan salah satu pimpinan itu diduga terjadi pada 28 Juli 2023. Saat itu, Johanis berada di Gedung Merah Putih KPK. (Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani