Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DIREKTORAT Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri terus memeriksa saksi dan ahli untuk mengusut kasus dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA, penghasutan, dan penyebaran hoaks oleh Rocky Gerung. Total sudah 88 saksi dan ahli diperiksa.
"Sampai dengan hari ini, saksi yang telah dimintai keterangan sebanyak 75 saksi dan 13 ahli," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro saat dikonfirmasi, Kamis (14/9).
Namun, Djuhandhani belum menyimpulkan hasil pemeriksaan saksi dan ahli itu. Terutama, terkait ada atau tidak unsur pidana dalam kasus yang menjerat pengamat politik tersebut.
Baca juga: Ini Materi Pemeriksaan Rocky Gerung
Saat ini, kasus yang menjerat Rocky Gerung masih dalam tahap penyelidikan. Bila ditemukan unsur pidana, polisi akan menaikkan ke tahap penyidikan.
Rocky Gerung menjalani pemeriksaan kedua di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (13/9) mulai pukul 10.30-18.45 WIB. Djuhandhani mengatakan dalam pengambilan keterangan untuk interview lanjutan itu ada 45 pertanyaan.
Pertanyaan itu terkait dengan isi ceramah yang disampaikan dalam acara konsolidasi akbar aliansi sejuta buruh di Islamic Centre Bekasi pada 29 Juli 2023. Ada tiga materi pertanyaan inti.
Baca juga: Rocky Gerung tidak Merasa Dikriminalisasi
Pertama soal data dan argumentasi Rocky Gerung terkait Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang atau Omnibus Law yang tidak berpihak kepada buruh dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kedua soal data serta argumentasi terkait jatuhnya harga komoditas sawit.
"Ketiga, tujuan RG memberikan ceramah pada acara tersebut," beber Djuhandhani.
Djuhandhani mengatakan dasar pemeriksaan Rocky adalah 26 laporan polisi yang masuk di lima kepolisian daerah (Polda) dan Bareskrim Polri. Kelima polda itu meliputi Polda Sumatra Utara (Sumut), Polda Yogyakarta, Polda Kalimantan Timur (Kaltim), Polda Kalimantan Barat (Kalbar), dan Polda Metro Jaya.
Menurut Djuhandhani, laporan itu tentang perkara dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Lalu, tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.
Selanjutnya, tindak pidana di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang.
Kemudian, tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau tindak pidana menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.
"Sedangkan ia patut dapat menyangkal bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dan atau tindak pidana menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat," jelas jenderal bintang satu itu.
Dalam kasus ini, Rocky dipersangkakan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
Sebelumnya, Rocky menjadi pembicara di salah satu acara. Dalam forum itu, Rocky mengkritik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertolak ke Tiongkok dan menawarkan investasi ke IKN.
"Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legacy-nya. Dia masih pergi ke China buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi lain. Untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia tidak memikirkan nasib kita. Itu bajingan yang tolol," ucap Rocky dalam video tersebut. (Z-1)
Kuasa hukum Pegi Setiawan, Yanti, berencana melaporkan Aep, seorang saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky, ke kepolisian atas dugaan memberikan keterangan palsu.
Polri sedang meneliti berkas laporan tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky yang melaporkan dua saksi, Aep dan Dede, atas dugaan memberikan kesaksian palsu.
KELUARGA korban hingga penyintas tragedi Kanjuruhan sambangi Bareskrim Mabes Polri guna melakukan pelaporan atas tragadi maut pada 1 Oktober lalu
Keluarga korban Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang menuntut keadilan karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa berdarah itu.
Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri mengungkapkan modus operasi pengaturan skor atau match fixing sebuah pertandingan di Liga 2.
Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri menegaskan komitmen mengusut kasus pengaturan skor di sepak bola. Upaya itu penting agar kualitas olahraga tersebut semakin melesat.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
KPU mengimbau agar peserta Pilkada 2024 maupun para relawan untuk tidak melontarkan ujaran kebencian selama proses pilkada berlangsung.
Polisi terus berkoordinasi dengan jaksa untuk mengawal kasus ini sebagaimana kasus lainnya. Iqbal menjamin polisi telah menyidik kasus ini sesuai tahapan.
Penahanan tersebut, sambung dia, merujuk Putusan PN Jaksel Nomor 370/Pidsus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 28 Januari 2019 yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Ratmoho, serta Hakim Anggota Rosidin dan Haruno.
Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Ratmoho memvonis Ahmad Dhani berupa hukuman penjara selama 1,5 tahun karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.
GARDA Matahari bertekad bagi pemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Am
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved