KPK Ogah Tanggapi Tuduhan Berpolitik dalam Tangani Kasus

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan menanggapi tuduhan berpolitik dalam menangani perkara. Tudingan itu muncul usai Lembaga Antirasuah memeriksa Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tak lama setelah deklarasi calon wakil presiden (cawapres).

"Siapapun bebas berpikir dan berpendapat namun kami tidak ingin menanggapi persoalan politik karena itu bukan wilayah tugas pokok dan fungsi KPK," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (12/9).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menegaskan pihaknya tidak mengurusi perkembangan politik di Indonesia. Semua langkah Lembaga Antirasuah diklaim didasari aturan hukum.

Baca juga: KPK Tegaskan Muhaimin Iskandar Hanya Saksi

Dia juga menegaskan pemeriksaan semua saksi maupun pembukaan kasus tidak dilakukan dadakan. Sebab, ada proses panjang yang dibutuhkan. "Sebagai pemahaman saja, dalam penegakan hukum tentu semua ada dasar dan prosesnya," ucap Ali.

Sebelumnya, KPK menegaskan Muhaimin cuma saksi dalam dugaan korupsi terkait pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Lembaga Antirasuah menegaskan ada tiga tersangka yang ditetapkan, dan Cak Imin tidak termasuk.

Baca juga: Penegakan Hukum Tak Boleh Dikendalikan Kepentingan Politik

Pemanggilan Cak Imin oleh KPK mendapat sorotan sejumlah pihak. Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, misalnya, menilai pemanggilan tersebut sarat dengan nuansa politik.

Menurut Saut, pemanggilan itu bukan sebuah kebetulan. Ia menilai pemanggilan tersebut tersirat sebagai operasi untuk menjegal Cak Imin dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

"Ya kalau insting bilang, tidak ada yang kebetulan di bumi ini. Semua sudah direncanakan," kata Saut dalam tayangan Metro TV Selasa, 5 September 2023.

Kemudian, politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mempertanyakan pemanggilan Cak Imin oleh KPK. Toh, kasus ini diduga terjadi pada 2012.

Meskipun bukan dari barisan pendukung Anies Baswedan yang berpasangan dengan Cak Imin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, ia tak setuju bila penegakan hukum dimainkan untuk alat politik. Ia pun tak memungkiri bahwa pemanggilan Cak Imin bermuatan politis.

"Terlepas apa pun itu alasan yang dibangun KPK tapi nuansa politiknya sangat tinggi. Kenapa? Ini kasus 2012, kenapa kok baru sekarang ketika Gus Muhaimin mendeklarasikan diri sebagai cawapres (Anies)," ujar Masinton dikutip melalui keterangan video yang disematkan ke akun Instagram-nya @masinton, Selasa, 5 September 2023. (Z-3)