PKS Nilai Posisi Anggota Koalisi Perubahan tetap Setara

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menilai posisi anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap setara, meskipun Partai NasDem dan PKB lebih dulu mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan tanpa menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro PKS.

Partai NasDem dan PKB, yang mewakili Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9), mendeklarasikan Anies dan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB masing-masing sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Menurut saya, kalau kesetaraan, semua diposisikan setara ya. Soal ada pilihan-pilihan, itu tentu masing-masing kita punya kecenderungan, itu normal-normal saja, tinggal semuanya kita lakukan melalui komunikasi dan disepakati bersama," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Ahmad Fathul Bari seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Usai Deklarasi, Anies-Muhaimin Bakal Gerak Cepat Sampaikan Visi Keliling Indonesia

Walaupun demikian, dia menjelaskan keputusan untuk menyetujui Muhaimin sebagai pendamping Anies perlu diputuskan oleh musyawarah Majelis Syuro sebagai pemegang keputusan tertinggi di PKS.

Sementara untuk NasDem dan PKB yang telah membuat keputusan itu, Fathul, selaku salah satu juru bicara PKS, menyampaikan partainya menghormati itu.

"Semua partai politik punya hak masing-masing, punya independensi masing-masing. Ketika ada yang masuk mau mengusung (calon wakil presiden dari partainya,), itu hak politik mereka," kata dia.

Fathul menjelaskan hingga kini PKS masih mendukung Anies sebagai bakal calon presiden untuk maju di Pilpres 2024 sebagaimana diputuskan Musyawarah Majelis Syuro ke-8.

Baca juga: Perhimpunan Aktivis 98 Jawab Ajakan Anies Saat Deklarasi Cak Imin Sebagai Cawapres

"Yang sudah secara formal itu mendukung Pak Anies sebagai capres. Itu keputusan formal dari PKS melalui hasil musyawarah Majelis Syuro sebagai forum tertinggi partai," katanya.

Kendati demikian, Fathul menambahkan tidak menutup kemungkinan sikap partainya itu bisa berubah. "Kalau (ditanya) bisa berubah, semua pasti bisa, kemungkinan politik tidak ada yang tidak bisa," ujarnya.

Namun, jika ada perubahan sikap partai, termasuk misalnya mencabut dukungan untuk Anies atau keluar dari Koalisi Perubahan, hal itu harus diputuskan oleh Majelis Syuro. "(Keputusan yang ada bisa) dianulir, kalau ada musyawarah (Majelis Syuro) lagi," imbuhnya.

Dia belum dapat memastikan waktu pelaksanaan musyawarah itu, namun diharapkan dalam waktu dekat ini.

Mengenai keberadaan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi di lokasi deklarasi, Muzammil menjelaskan hal itu sebatas untuk  menyampaikan sikap PKS kepada Koalisi Perubahan. "Namun, PKS secara resmi tidak mengirim perwakilannya ke Surabaya," ujar Muzammil. (Z-6)